EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestarika, Wefy Efticha Sary, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS EKPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG FERIENJOB DI JERMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Fibril Salsabila, Muhammad Nizar Awaluddin, Claudya Ayu Ananta, Rinda Nizwa Azzahra, Andri Permana Bangun, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anesva Sari Della, Ratu Dian Latifah, Putri Ananda Asisti, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, PERAN DITJEN IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aura Nasya Madhani Harahap, Nasywa Dhiya Putri Andriani, Restu Juliana Helen, Muthia Sakti, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PENGGUSURAN PAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Balqis Lifia Zaafira Amri, Alilah Islamay Fachruddin, Dika Fahmida Naadhirah, Puan Putri Kinanti, Dwi Desi Yayi Tarina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN VIRGOUN DAN INARA RUSLI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meisa Sobariah, Fradisa Prabu K, Intan Maulida, Kayla Namira R, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK OLEH PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anthony Lak, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON PASPOR ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohammad Sirodjat Tamimi, Ahmad Faruq, HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN GENDER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nayyara Putri Aliya, Fathan Hariz, Chris Matthew Tobing, Yasmin Fakhira Khairatun Hisan, BENTURAN HUKUM PARIWISATA DAN HUKUM ADAT: STRATEGI HARMONISASI REGULASI DALAM PENGELOLAAN KEK MANDALIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.