ANALISIS ENHANCED DUE DILIGENCETERHADAP POLITICALLY EXPOSED PERSONS DALAM KASUS PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN
- Authors
-
-
Raden Roro Charlotte Mira Mariska
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor -
Amir Minabari
Universitas Dumoga KotamobaguAuthor
-
- Keywords:
- Pencucian Uang, Perbankan, Regulasi
- Abstract
-
Semenjak munculnya istilah “money laundry” tahun 1920-an, sektor perbankan menghadapi berbagai masalah kompleks dalam memerangi tindakan kejahatan pencucian uang, terutama kasus yang melibatkan Politically Exposed Persons (PEPs). PEPs, oleh karena memiliki power sekaligus pengaruhnya, seringkali menjadi target utama bagi para oknum pejabat yang ingin mengelabui aset ilegal. Praktik Enhanced Due Diligence (EDD) menjadi faktor penting dalam upayanya untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang dari PEPs. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan EDD terhadap PEPs di sektor perbankan Indonesia dan sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam hal pencegahan praktik pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan laporan terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki regulasi terkait EDD untuk PEPs yang diadopsi pada tahun 2002 dari Financial Action Task Force (FATF), namun dalam penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam identifikasi kepemilikan manfaat akhir dan sumber dana. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukannya penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas manpower yang berkualitas, dan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mengintensifikan efektivitas EDD dalam mencegah pencucian uang oleh PEPs.
- Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rahmawati Towoliu, Elieser Irianta Ginting, Amos Arakian, Amir Minabari, PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Rojali Koiri Najib Najib, Firmansyah Nur Arifin, Samsul Huda, Persepsi Publik Terhadap Pelaporan Bobotoh asal Suka Bumi atas Cyberbullying Beckham Putra dalam Ruang UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Saidil Adri, Malynda Malynda, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Delia Trianita, Sumayya Nadia Haq, Elsa Ilmiah, Desi Hafizah, ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANGUNAN SEMI PERMANEN DI SEPANJANG PANTAI ZAKAT KOTA BENGKULU DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alya Rahmadella, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha, M. Yamani, Desi Hafizah, KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN POLA RUANG DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazwa Defa, Baidhowi Baidhowi, Analisis Hukum Syariah Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.