POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018
- Authors
-
-
Nabila
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor -
Moh. Syahrul Ramadhany
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor -
Moh. Wirdiansyah Rahmatullah
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor
-
- Keywords:
- KKB, Terorisme, Politik Hukum Pidana, Konflik Papua, UU No. 5 Tahun 2018, Hukum Humaniter Internasional, HAM, Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Abstract
-
Konflik bersenjata di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah berlangsung lama dan menimbulkan dampak sosial, politik, dan hukum yang kompleks. Pemerintah Indonesia melalui pendekatan politik hukum pidana menetapkan KKB sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implikasi yuridis, dampak sosial, serta alternatif penyelesaian konflik tersebut melalui pendekatan hukum yang komprehensif.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik, artikel jurnal, pendapat ahli), dan tersier (kamus hukum dan referensi penunjang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan KKB sebagai teroris memiliki dasar yuridis yang kuat, namun mengandung dilema dalam penerapannya, termasuk risiko pelanggaran HAM, stigmatisasi terhadap Orang Asli Papua, serta potensi perpanjangan konflik. Oleh karena itu, pendekatan alternatif berbasis pembangunan inklusif, rekonsiliasi, dialog damai, serta prinsip hukum humaniter internasional lebih direkomendasikan sebagai jalan menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.
- Downloads
- Published
- 2025-06-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adinda Sri Wahyuni, Chika Sasadella Mecca, Iqbal Yandi Ramadhan, Lira Calsya Sinaga, Nabila Mutiara Farlis, Nadila Sri Endang, Nisa Nabilla Yusri, WARISAN BUDAYA DALAM PENGENALAN SOSIALISASI MELESTARIKAN KULINER PEMBUATAN ES LAKSAMANA MENGAMUK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Exel Rose, Kaia Azahra Putri Aimar, Ashilah Danty Dhanara, Nalani Harumi, TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwiki Wafiq Fitriawan, PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Disya Soraya Qhaira, TANGGAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA MILITER DI MYANMAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Callista Anastasia Shallom Poerba, Kayus Kayowuan Lewoleba, KEJAHATAN SEKSUAL VIRTUAL TERHADAP ANAK (Studi Kriminologi Terhadap Komunitas Grup Inses Online) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jodie Firmansyah Nur, Luthan Ramadhanta Kholani, M. Farhan Aly, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Afifah, Mutiara Deja Saputri, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Iskandar Iskandar, Sonia Ivana Barus, PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SANKSI DISIPLIN ASN DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN NASIONAL PASCA UU NO. 20 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hendri Setiawan, FILSAFAT HUKUM DALAM DELINKUENSI DAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN ALIRAN UTILITARIANISME , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tabi’ina Difa’izzatul Azka, Zainudin Hasa, KEWAJARAN DAN BATASAN PEMBELAAN DIRI: KASUS KORBAN PERAMPOKAN YANG MEMBUNUH PELAKU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.