TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST
- Authors
-
-
Aurelya Putri Alzahrah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Ema Nurkhaerani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Bankruptcy, Creditor, Debtor, Bankruptcy Law., Kepailitan, Kreditor, Debitor, UUK-PKPU.
- Abstract
-
The increasingly dynamic business landscape in Indonesia has heightened the risk of default by corporate entities, rendering bankruptcy mechanisms a critical instrument for debt resolution. This study examines the legal aspects of the bankruptcy petition filed against PT. Multi Inti Karya by its creditors in Case No. 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statute approach and case approach, the research analyzes the Bankruptcy Law (UUK-PKPU) and the relevant court ruling. The findings indicate that PT. Multi Inti Karya met the bankruptcy criteria under Article 2(1) of the Bankruptcy Law, namely the existence of multiple creditors and an outstanding debt that was due and payable. Contributing factors to the bankruptcy included poor financial management, internal corporate instability, and the inability to meet financial obligations. The court’s decision to grant the petition was grounded in the principle of prima facie evidence and the protection of creditors’ rights.
Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin dinamis telah meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar oleh entitas bisnis, sehingga mekanisme kepailitan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian utang-piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis permohonan kepailitan terhadap PT. Multi Inti Karya oleh kreditornya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Multi Inti Karya memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Faktor penyebab kepailitan meliputi manajemen keuangan yang buruk, ketidakstabilan internal perusahaan, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada prinsip pembuktian sederhana dan perlindungan hak kreditor.
- Downloads
- Published
- 2025-06-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rizka Erlyani, Handar Subhandi Bakhtiar, Muthia Sakti, A COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL HEALTH PLATFORM FOR TELEMEDICINE IN INDONESIA AND MALAYSIA: LEGAL CHALLENGES AND POLICY IMPLICATIONS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Laurensius Hotma Martogi Haloho, Firganefi, Dona Raisa Monica, ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Prameswari Aura Nursalamah, PELINDUNGAN GARAM GROBOGAN SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN TANTANGANNYA DI MASA MENDATANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Decia Rahmadini Prawira, MEDIASI DALAM PERSPEKTIF ISLAH: UPAYA PREVENTIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahiratun Nisa’ M.A, Rahmatul Hidayati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Morientes Sihaloho, Andika Syahputra, Fahri Indra Saputra, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Angela Marlina, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Gusma, Ratna Endang Widuatie, Raditya Halim Pratama, Fikri Habib Sadida, ANALISIS PELANGGARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR SISTEM SATU ARAH (SSA) DI SEPANJANG JALAN MASTRIP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI PERSIDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.