PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Yuni Amanda
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Addina Sabyla Ahsanicka
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Yesi Elisabet Lubis
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Lucky Priyantoro
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Putusan MK 87/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Sengketa tersebut memperlihatkan problematika tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah dasar hukum kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK tidak memutus sengketa secara formil karena KPK bukan lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945, namun MK tetap memberikan tafsir konstitusional mengenai kewenangan KPK, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas militer dan sipil. MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika perkara ditangani sejak awal oleh KPK. Artikel ini juga membahas pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem presidensial, termasuk peran Presiden sebagai atasan struktural yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar institusi.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yuni Amanda, Irwan Triadi , KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuni Amanda, Reva Fitri R, Chairunnisa Salsabila P, Calista Azarine Larissa, KETIMPANGAN HARGA DAN KUALITAS DALAM E-COMMERCE TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DAN PERAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS SHELLA SAUKIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Mohammad Genta Bimasena, Muhammad Raihan Himawan, PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DALAM KASUS PT GENERAL FOOD INDUSTRIES (GFIB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reza Fatika Yuniar, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zainul Anwar, Moch Nur Ihsan, PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ribka Yosepha Simanjuntak, Ade Marito Siregar, Oditya Simanullang, Toman Sony Tambunan, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Agung Rammando, Dwi Puteri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN GELAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA : ANTARA SANKSI PIDANA DAN DEPORTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adyatma Prana Mulia, DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM SKEMA PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL PASCA OMNIBUS LAW DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moh Zuhair Zeinelndra, Ifdhalis Sanah, Badrut Tamam, ANALISIS KARAKTER PRODUK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 DARI MASA KEMASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Ashilah Danty Dhanara, Wendy Budiarti Rahkmi, KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arief Hartono, ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.