PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Yuni Amanda
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Addina Sabyla Ahsanicka
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Yesi Elisabet Lubis
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Lucky Priyantoro
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Putusan MK 87/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Sengketa tersebut memperlihatkan problematika tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah dasar hukum kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK tidak memutus sengketa secara formil karena KPK bukan lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945, namun MK tetap memberikan tafsir konstitusional mengenai kewenangan KPK, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas militer dan sipil. MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika perkara ditangani sejak awal oleh KPK. Artikel ini juga membahas pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem presidensial, termasuk peran Presiden sebagai atasan struktural yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar institusi.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yuni Amanda, Irwan Triadi , KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuni Amanda, Reva Fitri R, Chairunnisa Salsabila P, Calista Azarine Larissa, KETIMPANGAN HARGA DAN KUALITAS DALAM E-COMMERCE TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DAN PERAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS SHELLA SAUKIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Alifah Tu Zahra Baraqbah, Nur Aulia Rahman, Irma Fitriani, Suryaningsi Suryaningsi, MARAKNYA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN INDONESIA SAAT INI PADA APLIKASI X, FACEBOOK, DAN INSTAGRAM SEBAGAI TANTANGAN DEMOKRASI: REFLEKSI URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI TOLERANSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Firmansyah, PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADA DI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Tunjang Syaeh, Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, Mas Moreno Ivander Athala, REFORMULASI KEBIJAKAN BIOETANOL BONGGOL JAGUNG MELALUI PENERAPAN INCLUSIVE CLOSED LOOP SYSTEM (ICLS) DENGAN SKEMA BLENDED FINANCE SEBAGAI OPTIMALISASI GREEN ECONOMY BERKELANJUTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Jordan Al Fadhil, Naurah Qanitah Dzakirah, Adibio Ramadinov, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zayyan Syafiqah Aggistri, Ariawan Gunadi, IMPLIKASI HUKUM REFORMASI UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Firmansyah, Nuswantari, Wawan Kokotiasa, PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADA DI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.