PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Yuni Amanda
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Addina Sabyla Ahsanicka
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Yesi Elisabet Lubis
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Lucky Priyantoro
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Putusan MK 87/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Sengketa tersebut memperlihatkan problematika tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah dasar hukum kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK tidak memutus sengketa secara formil karena KPK bukan lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945, namun MK tetap memberikan tafsir konstitusional mengenai kewenangan KPK, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas militer dan sipil. MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika perkara ditangani sejak awal oleh KPK. Artikel ini juga membahas pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem presidensial, termasuk peran Presiden sebagai atasan struktural yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar institusi.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yuni Amanda, Reva Fitri R, Chairunnisa Salsabila P, Calista Azarine Larissa, KETIMPANGAN HARGA DAN KUALITAS DALAM E-COMMERCE TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DAN PERAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS SHELLA SAUKIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuni Amanda, Irwan Triadi , KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Juan Pahala Christian, TINJAUAN KRITIS SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ivan Wilson Pasaribu, Amanda Fathona Fadhila, M.Yamani, Desi Hafizah, INKOSTITUSIONALITAS INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aurellia Wiliasella Firdausy, LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bhagawanta Atyuta Pradhana, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Izzaddin Arief Setyawan, Endang Suprapti, Riana Wulandari Ananto, PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN (Putusan Nomor: 58/Pdt.G.S/2023/ PN Jmr) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Talitha Aqiella Marsanthy, DAMPAK PELANGGARAN ETIKA HAKIM: STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA OLEH HAKIM PN RANGKASBITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afny Azzahra Siagian, Zahra Utami Aprilia, Muhammad Faiz Ridho, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amelia Febrianti, Alya Rahmadella, Aline Yunia Muntaha, Anugra Agustian Ekaputra, Iskandar, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indra Pradita, Hendra Hadi Purna Irawan, Hasby Ash Shiddiqi, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM: MENGHADAPI TEKANAN POLITIK DAN KRISIS INTEGRITAS PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.