KETIDAKADILAN AKSES TERHADAP ORBIT GEOSTASIONER: ANALISIS KRITIS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL LUAR ANGKASA
- Authors
-
-
Brian Maulana Muhammad Syiahuputra
UPN Veteran JakartaAuthor -
Nayara Dihati
UPN Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Orbit Geostasioner, Negara Berkembang, Hukum Luar Angkasa, Outer Space Treaty, ITU, Keadilan Distribusi, Akses Setara
- Abstract
-
Orbit geostasioner (GSO) merupakan sumber daya strategis yang sangat penting dalam era komunikasi dan teknologi global. Namun, pengalokasian orbit dan spektrum frekuensi yang terkait masih didominasi oleh negara maju, sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi negara berkembang. Artikel ini menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif hukum luar angkasa internasional, khususnya melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan rezim pengaturan International Telecommunication Union (ITU). Ditemukan bahwa meskipun terdapat asas-asas seperti “province of all mankind” dan “equitable access”, implementasinya masih bersifat formalistik dan kurang menjawab kebutuhan redistributif. Dengan pendekatan kritis terhadap prinsip keadilan distributif dan kesetaraan antarnegara, artikel ini menyoroti perlunya reformasi regulasi orbit geostasioner agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
- Downloads
- Published
- 2025-06-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, Pembatasan Ekspor Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Implementasi Dalam Melakukan Pembatasan Ekspor oleh Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Regita Nur Azizah, Febby Anantha Putri, Siti Laya Nurbaiti Firdaus, Nayla Riskia Cahya, Muhammad Naufal Palupi, Ratna Fitria, WAWASAN HUKUM MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN UPI TENTANG PRODUK PANGAN BERIZIN BPOM: REFLEKSI KESADARAN SEBAGAI WARGA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Conny Fzeyn Ananda, Royki Setiawan, Ardian Dani Firnando, M.Yamani, Desi Hafizah, ANALISIS PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI HITAM KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ismail Sulihin, Dwi Putri Septya Nur Fadillah, Suryaningsih, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Royan Miftahul Huda, Trubus Rahardiansah, KETIMPANGAN KEKUATAN ANTARA KONTRAKTOR DAN OWNERDALAM PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI BERDASARKAN ANALISIS SOSIO-LEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yusran Yusran, Suryaningsi Suryaningsi, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS DAN KETERKAITANNYA DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MASA KINI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisa Nabil Ariama, Audia Wibisono, Siti Nanda Rosita , PERANAN UNHCR DALAM PENETAPAN STATUS PENGUNGSI DI INDONESIA: MENJEMBATANI PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN DI NEGARA NON RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 196 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.