PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KASUS ANITA KOLOPAKING TERHADAP INTEGRITAS HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

• Hikmah Nurhasanah

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Kayus Kayowouan Lewoleba

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

          Advokat memiliki posisi strategis dalam sistem hukum dan dituntut untuk menjalankan peran profesionalnya dengan menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan etika. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas dunia hukum sering kali memunculkan pelanggaran kode etik yang berdampak negatif terhadap reputasi profesi dan kepercayaan publik. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji pentingnya kode etik dalam menjaga keadilan, dengan menyoroti kasus Anita Kolopaking yang diduga memalsukan dokumen demi membantu kliennya, Djoko Tjandra, menghindari proses hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar UU No. 18 Tahun 2003 dan KEAI, tetapi juga mengancam kredibilitas sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan disiplin yang konsisten untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

          Advocates have a strategic position in the legal system and are required to carry out their professional role by upholding morality, integrity, and ethics. However, in practice, the complexity of the legal world often gives rise to violations of the code of ethics that have a negative impact on the reputation of the profession and public trust. Through a literature study, this study examines the importance of the code of ethics in maintaining justice, by highlighting the case of Anita Kolopaking who allegedly falsified documents to help her client, Djoko Tjandra, avoid the legal process. This action not only violates Law No. 18 of 2003 and KEAI, but also threatens the credibility of the legal system. Therefore, consistent enforcement of discipline is needed to maintain the integrity of the profession and public trust in the judiciary.

1. Hikmah Nurhasanah, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

   Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,

   Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2. Kayus Kayowouan Lewoleba, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

   Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,

   Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

• pdf