PRAJURIT AKTIF DAN BISNIS: DINAMIKA HUKUM DALAM REVISI UU TNI ANTARA LARANGAN MUTLAK DAN USULAN LIBERALISASI
- Authors
-
-
Kevin Angelo Pangaribuan
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor -
Alfa Immanuel Sede
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor -
Aria Saputra
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor -
Ronaldindo Rifky Trihandoko
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor -
Zaky Prasetio Emri
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor -
Irwan Triadi
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Active soldiers, Business, Revision of the TNI Law, legal dynamics, Prajurit aktif, Bisnis, Revisi UU TNI, Dinamika Hukum
- Abstract
-
In the revision of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), the prohibition on business for military personnel is discussed in this study. This was a debate in society and in the DPR forum because some wanted to ease this prohibition. However, after the revision process, the regulation still prohibits active soldiers from participating in business. On the other hand, there are concerns that the professionalism and neutrality of the TNI could be affected by involvement in business. The legal analysis and literature research methods are used in this study to see how the regulation on the prohibition on business for active soldiers has developed, from the old regulation to the changes made in the latest revision of the TNI Law. This study also discusses the arguments underlying the proposal to liberalize the prohibition on business as well as the arguments of those who want to maintain it. The results of the study show that despite efforts to relax the regulation, the revision of the TNI Law still prohibits active soldiers from doing business. This is done to ensure that the TNI remains neutral, professional, and is seen as a state institution that should not be involved in conflicts of interest. This study finds that this prohibition is very important for strengthening democratic governance and maintaining public trust in the military.
Dalam revisi Undang-Undang TNI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), larangan bisnis bagi anggota militer dibahas dalam penelitian ini. Sempat menjadi perdebatan di masyarakat dan di forum DPR karena ada yang ingin mempermudah larangan ini. Namun, setelah proses revisi, aturan tetap melarang prajurit aktif untuk berpartisipasi dalam bisnis. Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme dan netralitas TNI dapat terpengaruh oleh keterlibatan dalam bisnis. Metode analisis hukum dan penelitian literatur digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana aturan larangan bisnis bagi prajurit aktif ini berkembang, mulai dari aturan lama hingga perubahan yang dibuat dalam revisi UU TNI yang terbaru. Penelitian ini juga membahas argumen yang mendasari usulan liberalisasi larangan bisnis serta argumen pihak yang ingin mempertahankannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melonggarkan aturan, revisi UU TNI tetap melarang para prajurit aktif berbisnis. Ini dilakukan untuk memastikan TNI tetap netral, profesional, dan dipandang sebagai institusi negara yang tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan. Studi ini menemukan bahwa larangan ini sangat penting untuk memperkuat pemerintahan demokratis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap militer.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-16
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabilla Putri Kartini Farid, Irwan Triadi, ANALISIS SENGKETA PERBURUAN PAUS JEPANG-AUSTRALIA DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aria Saputra, Aurel Meidina Zammara, Farrel Rajendra Suprobo, Ronaldindo Rifky Trihandoko, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Arya Azra, Harul Surya Fernanda, Irwan Triadi, Iwan Erar Joesoef, PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA APLIKASI YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA ILEGAL DI INTERNET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Salsabilla Putri Kartini Farid, Cantika Khoerunnisa Alrasyid, Andi Tyara Ardiningtyas, Disya Soraya Qhaira, MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KASUS TUMPAHAN MINYAK DI NIGERIA: PERAN DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Andi Tyara Ardiningtyas, PEMBAJAKAN DI PERAIRAN SOMALIA: DAMPAK GLOBAL, HUKUM INTERNASIONAL, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Cantika Khoerunnisa Alrasyid, ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Jonathan Asido Sibarani, DINAMIKA HUKUM DAGANG INDONESIA DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohammad Sirodjat Tamimi, Ahmad Faruq, HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN GENDER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi May Maharani, Safina Dhifa, Maulya Khofifah, Duta Maharani, Dito Dwiyanto, Muhammad Rasit Aryansah, DINAMIKA PERDAGANGAN DUNIA DAN DAMPAK WANPRESTASI PADA KONTRAK INTERNASIONAL DI TENGAH KRISIS EKONOMI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ali Imran, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jordan Panjaitan, HUKUM DAGANG DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kent Edward Liem, ANALISIS MULTIDIMENSIONAL TERHADAP TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL : PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, DAN MANAJEMEN RESIKO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Johan Amanda Maliku, Taun Taun, ANTARA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN : KESENJANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA DISINFORMASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Arrohman, KEPAILITAN TRANSNASIONAL: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ERA GLOBALISASI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Frencky Maralop, Henny Nuraeny, Sudiman Sihotang, FUNGSIONALISASI BARANG BUKTI DIGITAL YANG DIPEROLEH MELALUI DIGITAL FORENSIK DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KEJAHATAN BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.