KEKUATAN HUKUM AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM DI INDONESIA

Abstract

The impact of the legal authority of ship mortgage law in the Indonesian legal system compared to maritime disputes. Although regulated by law, the implementation of mortgage creditor rights still faces various obstacles, ranging from lengthy bureaucratic processes to weak legal certainty. The inability to effectively enforce creditor rights creates the potential for disputes between parties, especially if the debtor defaults or goes bankrupt. This article also highlights the lack of specialized maritime institutions, which affects the quality of dispute resolution and leads to contradictory court decisions. To strengthen legal protection and improve the competitiveness of the national transportation sector, structural reforms are needed through the establishment of specialized forums for maritime conflict resolution and the development of human resource capacities in maritime rights.

Dampak dari otoritas hukum hukum Schiff Hypotek dalam sistem hukum Indonesia pada perbandingannya dengan sengketa maritim. Meskipun diatur oleh hukum, implementasi dan implementasi hak -hak kreditor hypotec masih harus dilihat dalam berbagai hambatan, mulai dari proses birokrasi yang panjang hingga kepastian hukum yang lemah. Ketidakmampuan untuk menegakkan hak -hak kreditor secara efektif menciptakan kemungkinan perselisihan antara para pihak, terutama jika debitur gagal atau bangkrut. Artikel ini juga menyoroti kurangnya lembaga khusus maritim, yang mempengaruhi kualitas resolusi perselisihan yang buruk dan kontradiksi keputusan pengadilan. Untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing sektor transportasi nasional, reformasi struktural diperlukan oleh pembentukan forum khusus untuk resolusi konflik maritim dan pembentukan kemampuan sumber daya manusia di bidang hak maritim.