HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN GENDER
- Authors
-
-
Mohammad Sirodjat Tamimi
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jawa TimurAuthor -
Ahmad Faruq
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- istri karir, hak dan kewajiban, KHI, kesetaraan gender, career wife, rights and obligations, KHI, gender equality
- Abstract
-
Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi evolusi dalam cara pandang terhadap hak dan kewajiban suami istri. Tuntutan kesetaraan gender antara pria dan wanita, baik dalam ranah maupun publik, dipicu oleh gerakan feminisme yang memperjuangkan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan, terutama dalam hal pekerjaan dan pengembangan karir. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana kami meneliti bahan pustaka, baik data primer maupun sekunder, yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis berbagai konsep hukum. Melalui pendekatan ini, kami berusaha memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, sekaligus menguji istilah tersebut dalam konteks teori dan praktik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengandung ketimpangan gender dalam pengaturan relasi suami-isteri, dengan kecenderungan mempertahankan struktur patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Jika diuji menggunakan teori gender, KHI dalam bentuknya saat ini belum sepenuhnya relevan untuk mewujudkan keadilan relasional dan kesetaraan hak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma-norma hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dan dinamika masyarakat muslim kontemporer. Pergeseran ini menyebabkan perempuan yang dulunya fokus pada urusan rumah tangga kini juga berperan sebagai wanita karir yang produktif. Konsekuensinya, mereka mengemban dua peran sekaligus, yang seringkali menimbulkan beban ganda. Wanita karir yang aktif di luar rumah cenderung kurang memperhatikan bahkan melupakan tanggung jawab utama mereka sebagai ibu, karena terikat oleh peraturan perusahaan. Situasi ini menyulitkan mereka dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu dan berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga.
With the passage of time, there has been a shift in perspective on the rights and obligations of husbands and wives. The demand for gender equality between men and women, in both the private and public spheres, has been driven by feminist movements advocating for equal rights and opportunities for women, particularly in terms of employment and career advancement. This study employs a normative-juridical approach, which involves examining legal literature and relevant primary and secondary data related to the research object. The method used is the conceptual approach, which is aimed at analyzing legal materials to understand the meanings embedded in legal terms. This approach seeks to uncover new interpretations or to test legal terminology within theoretical and practical contexts. The findings reveal that the Compilation of Islamic Law (KHI) still contains gender inequality in the regulation of husband-wife relations, showing a tendency to preserve a patriarchal structure that places women in a subordinate position. When analyzed using gender theory, the current form of the KHI is not yet fully relevant to achieving relational justice and equal rights within the household. Therefore, a reformulation of Islamic family law norms is needed one that is more responsive to gender justice principles and the dynamics of contemporary Muslim society. This societal shift has led women, who were previously focused on domestic responsibilities, to also take on productive roles as career women. As a result, they bear dual responsibilities, which often lead to a double burden. Career women who are active outside the home tend to pay less attention to or even neglect their primary responsibilities as mothers, due to the demands of company regulations. This situation makes it difficult for them to fulfill their maternal duties and potentially undermines household harmony - Downloads
- Published
- 2025-06-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Lailatul Rosida, Isomuddin Isomuddin, TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Risalatul Dinda Maulidah, Nugroho Dwi Yulianto, LITERATURE ANALYSIS: DETENTION OF DIPLOMAS AS A FORM OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE INDONESIAN LABOR SECTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Daniella Sitanggang, TAHAPAN PEMBUATAN CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ajda Afifah Nuriadin , Dewi Andriani , Intan Putri Ekasari , Marta Paulina Agus Candra , Virnanda Angelika Aguelline , UPAYA HUKUM BANK DALAM MENGHADAPI DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yasin, Masrokhin Masrokhin, DENDA ADAT SETELAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amanda Putri, Tajul Arifin, HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT ABU DAUD DAN PASAL 105-106 KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yasmin Winda Soraya, Yulia Hidayatul Musyarofah, MENYUARAKAN HAM: KEKUATAN MEDIA DALAM ADVOKASI KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.