PERLINDUNGAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM LAUT NASIONAL

• Gopin Pamungkas

  Universitas Bengkulu

  Author

• Sela Monika

  Universitas Bengkulu

  Author

• Devina Qhosani

  Universitas Bengkulu

  Author

• Ema Septaria

  Universitas Bengkulu

  Author

• M Ilham Adepio

  Universitas Bengkulu

  Author

This study examines the protection of submarine cables in Indonesian waters from the perspective of international and national law as critical infrastructure for global communication, submarine cables face various challenges, including damage from maritime activities, theft, and regulatory ambiguities. This writing uses normative legal research methods, this study analyzes relevant legal instruments, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and national regulations such as the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree No. 14 of 2021. The findings indicate that while UNCLOS 1982 provides a framework for the protection of submarine cables, its implementation in national law requires further strengthening through regulatory harmonization, enhanced supervision, and more effective law enforcement. Therefore, collaborative efforts among the government, stakeholders, and society are necessary to ensure the security and sustainability of submarine cable infrastructure in Indonesia.

Penelitian ini membahas perlindungan kabel bawah laut di perairan Indonesia dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional sebagai infrastruktur vital untuk komunikasi global, kabel bawah laut menghadapi berbagai tantangan, seperti kerusakan akibat aktivitas maritim, pencurian, serta ketidakjelasan regulasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum yang relevan, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan peraturan nasional seperti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 mengatur perlindungan kabel bawah laut, implementasinya dalam hukum nasional masih perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan infrastruktur kabel bawah laut di Indonesia.

1. Gopin Pamungkas, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

2. Sela Monika, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

3. Devina Qhosani, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

4. Ema Septaria, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

5. M Ilham Adepio, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

• pdf