IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA
- Authors
-
-
Yuandra Dipati Rahman
Universitas Gadjah MadaAuthor
-
- Keywords:
- Common Heritage of Mankind, Hukum Laut Internasional, UNCLOS, Indonesia, Area
- Abstract
-
Prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Laut Internasional yang menekankan bahwa wilayah tertentu di laut, khususnya Area (dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional), adalah warisan bersama seluruh umat manusia. Prinsip ini diatur secara resmi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menetapkan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di Area harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia, dengan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab oleh Otoritas Dasar Laut Internasional. Implementasi prinsip ini memiliki implikasi strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut yang signifikan dan kepentingan geopolitik maupun ekonomi di kawasan maritim global. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya laut global. Selain itu, implementasi prinsip CHM menuntut sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka hukum internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam forum maritim dunia. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip CHM dan menyajikan relevansi serta dampaknya terhadap kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risma Elvariani, Cekli Setya Pratiwi, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM:MENGURAI PELANGGARAN HAM BERAT PADA PERISTIWA PANIAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Al Ghiffary, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Haniyah Nasution, Moira Shafeeya Sumadibrata, Prastiwi Pramudya Putri, Multias Febriana Sadi, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM GIG ECONOMY DAN E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sarah Fidela Aqilah, ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PT DUTA PALMA GROUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Indah Pertiwi, Rafli Devit Pratama, M. Fajar Bassya Azman, Muhamad Ikhwan Pratama, Farid Naufal Ramdhani, ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PENERBITAN SHM DAN SHGB (STUDI KASUS : PAGAR LAUT TANGERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lalu Muhammad Yusuf Arsyadi, Ulil Amra , Arfan Afriandi Akbar, Leo Dwi Cahyono, Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anissa Nabilla, Kayus Kayowouan Lewoleba, PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI M. AKIL MOCHTAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.