ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PT DUTA PALMA GROUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INDONESIA

Abstract

Corruption and money laundering with PT Duta Palma group is one of the major scandals in the Indonesian Palm Oil plantation sector, causing trillions of Rupiah losses. The purpose of this study is to analyze criminal corruption and money laundering law legally from the perspective of Indonesian commercial law. The research method used is literature research and analysis of legal documents related to this case, including court decisions and applicable laws and regulations. The results of the analysis indicate that the PT Duta Palma group and its subsidiaries are suspected of using illegal forest areas and money laundering due to the transfer of funds abroad to hide the origin of income from crime. The lawyers pointed out that it was carried out by the public prosecutor's office, through the seizure of assets worth billions of Rupiah and the determination of corporate suspects. However, this case also illustrates weaknesses in corporate supervision and corporate management, which need to be improved to prevent similar practices in the future. This study includes recommendations to strengthen regulations on commercial law and corporate oversight mechanisms to improve accountability and transparency in Indonesian business activities.

Korupsi dan pencucian uang dengan kelompok PT Duta Palma adalah salah satu skandal utama di sektor perkebunan Palm Oil Indonesia, menyebabkan triliunan kerugian dalam Rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis korupsi kriminal dan hukum pencurian uang secara hukum dari perspektif hukum komersial Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur dan analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk keputusan pengadilan dan hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok PT Duta Palma dan anak perusahaannya diduga menggunakan kawasan hutan ilegal dan pencucian uang karena pengalihan dana di luar negeri untuk menyembunyikan asal -usul pendapatan dari kejahatan. Para pengacara menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh kantor jaksa penuntut umum, melalui penyitaan aset senilai miliaran Rupiah dan penentuan tersangka perusahaan. Namun, kasus ini juga menggambarkan kelemahan dalam pengawasan perusahaan dan manajemen perusahaan, yang perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Studi ini mencakup rekomendasi untuk memperkuat peraturan tentang hukum komersial dan mekanisme pengawasan perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan bisnis Indonesia.