DAMPAK PENDANAAN KAMPANYE YANG MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN (STUDI KASUS PELAKU USAHA YANG MENJADI ANGGOTA  LEGISLATIF)

• Suprihatin Suprihatin

  Universitas Djuanda

  Author

• Henny Nuraeny

  Universitas Djuanda

  Author

• Bambang Widjojanto

  Universitas Djuanda

  Author

This study examines the phenomenon of conflicts of interest arising from the funding of political campaigns by business actors, especially in the context of legislative candidates who come from among entrepreneurs. The main objective of this study is to analyze how campaign funding practices have the potential to trigger conflicts of interest, corruption, and distortion of public policy. The research uses a normative-empirical juridical method with a qualitative approach, supported by case studies and regulatory analysis. The results show that the dependence of legislative candidates on campaign funds from business actors creates a reciprocal relationship that is detrimental to the public interest. Existing regulations, such as Law No. 7/2017 and PKPU, are considered weak in monitoring and preventing conflicts of interest. This research recommends strengthening the regulation and transparency of campaign funds and the independence of supervisory institutions as strategic steps to prevent conflicts of interest in politics.

Penelitian ini mengkaji fenomena konflik kepentingan yang timbul dari pendanaan kampanye politik oleh pelaku usaha, khususnya dalam konteks calon legislatif yang berasal dari kalangan pengusaha. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik pendanaan kampanye berpotensi memicu konflik kepentingan, korupsi, dan distorsi kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi kasus dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan calon legislatif terhadap dana kampanye dari pelaku usaha menciptakan hubungan timbal balik yang merugikan kepentingan publik. Regulasi yang ada, seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU, dinilai masih lemah dalam pengawasan dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan dan transparansi dana kampanye serta independensi lembaga pengawas sebagai langkah strategis mencegah konflik kepentingan dalam politik.

• pdf