EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK GADAI ILEGAL DI INDONESIA
- Authors
-
-
Anita Sara Purba
Universitas TrisaktiAuthor -
Trubus Rahardiansyah
Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Gadai, OJK, Ilegal, Pawn, Financial Services Authority, Illegal
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal di Indonesia dan mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi maraknya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, faktor sosial seperti kebutuhan ekonomi mendesak dan rendahnya literasi keuangan turut berkontribusi terhadap maraknya praktik gadai ilegal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif dan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial masyarakat untuk menanggulangi praktik gadai ilegal secara efektif.
Kata kunci : Gadai, OJK, Ilegal.
Abstract
This study aims to evaluate government policies in addressing illegal pawn practices in Indonesia and to identify the social factors contributing to the prevalence of such practices. The research employs a descriptive-analytical approach, utilizing primary data collected through in-depth interviews. The findings indicate that although regulations such as Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 31/POJK.05/2016 have been established, their implementation still faces various challenges, including weak oversight, low public awareness, and limited access to formal financial institutions. In addition, social factors such as urgent economic needs and low financial literacy further contribute to the widespread occurrence of illegal pawning. Therefore, a more comprehensive policy evaluation is needed, along with an approach that takes into account the social context of society, in order to effectively address the issue of illegal pawning.
Keywords: Pawn, Financial Services Authority, Illegal.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Prisya Nadia, Trubus Rahardiansyah, PEMBATALAN PERJANJIAN WARALABA YANG BELUM TERDAFTAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ken Sofya Arini, Trubus Rahardiansyah, TANTANGAN SOSIAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kenjiro Adriano Silaban, Trubus Rahardiansyah, ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JASA TITIP OLEH ANGGOTA KOMUNITAS LARI DI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Wei Liuhua, Trubus Rahardiansyah, Maya Indrasti Notoprayitno, ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN BARANG KW DI E-COMMERCE INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sitti Khairunnisah Usup, Trubus Rahardiansyah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ghalih Dwi Wibowo, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, Adilah Dian Isnaeni, Khansa Adelia Labibah, STRATEGI PEGADAIAN DALAM MENGELOLA RISIKO GADAI EMAS STUDI KASUS KOMPARASI ANTARA PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Alifia Aziz Rosadi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulidya Khoirunnisa, KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DSN – MUI DAN REGULASI OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Senior Zalukhu, Alif Afrizal Shodiq, PERAN ADVOKAT DALAM PEDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE DI KANTOR LAW FIRM RAMOT BATUBARA, S.H. & ASSOCIATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maria Nursiana Lalian, Elsiana Boe Dao, RATIO DECI DENDI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI WHATSAPP DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eprilia Maulida, Raisa Qatsratu’ain, SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fazri, POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.