ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
- Authors
-
-
Serli Astuti
Universitas TerbukaAuthor -
Mohamad Firdaus
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Dana Desa, Pembangunan, Infrastruktur, Village Fund, Development, Infrastructure
- Abstract
-
Pembangunan yang dilaksanakan di Desa merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk dapat, meningkatkan perkembangan infrastruktur Desa, meningkatkan kondisi finansial masyarakat juga mengurangi kemiskinan. Melalui Dana desa diharapkan bisa memberikan energi positif kepada warga diharapkan untuk berpartisipasi pada proses pembangunan dan pemberdayaan Desa, sehingga menjadi Desa yang Mandiri. Namun jumlah pencairan Dana Desa yang terbilang besar memberikan rasa kekhawatiran dari berbagai pihak, kompetensi pemerintah Desa dan kapabilitas saat mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi hal krusial agar diperhatikan. Tujuan studi ini adalah agar dapat diketahui bagaimana pengendalian alokasi Dana Desa di Tulung Sari dalam pengembangan fasilitas desa. Studi ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Metode pada mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh peneliti memperlihatkan yaitu pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan prasarana di Desa Tulung Sari sudah berjalan efektif dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mulai pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, tahap pelaporan dan juga pertanggungjawaban semuanya berjalan baik. Faktor pendukung pada proses pengalokasian Dana Desa adalah partisipasi masyarakat, serta adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah sumber daya manusia, komunikasi serrta peraturan pemerintah terkait Alokasi Dana Desa yang tidak konsisten.
The development carried out in the village is a fulfillment of the basic rights of the community to improve village infrastructure, enhance the financial conditions of the community, and reduce poverty. Through Village Funds, it is hoped to provide positive energy to the residents, encouraging them to participate in the development and empowerment processes of the village, thus becoming an independent village. However, the substantial disbursement of Village Funds raises concerns among various parties, making the competence of the village government and its capability to manage the allocation of Village Funds a crucial matter to consider. The purpose of this study is to understand how the control of Village Fund allocation in Tulung Sari contributes to the development of village facilities. This study employs a qualitative research approach with a descriptive analysis. The methods used to collect information include field observations, in-depth interviews, and documentation studies. The results obtained by the researcher indicate that the management of the Village Fund Allocation (ADD) for infrastructure development in Tulung Sari has been effective and in accordance with applicable regulations. From the planning stage, implementation stage, management stage, reporting stage, to accountability, everything is functioning well. Supporting factors in the process of allocating Village Funds include community participation and the availability of supporting facilities and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors include human resources, communication, and inconsistent government regulations regarding Village Fund Allocation.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hambali Hambali, Farika Amalia, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL DALAM HAK AKSESIBILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meila Maulidina Eka Putri, Masyunah Masyunah, Nur Aini, Siti Maltufah, Djulaeka Djulaeka, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PIHAK EKSPEDISI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fhadhilatul Fhatihah, Nadila Nuraini, Lunneta Ardelia Isywal, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI OLNLINE DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zulfa Layla Ni’matussa’idah, Cheryl Gladisya Kafka, Katrina Anggi Hasian BR. Kaban, Rafli Akmal Athallah, Atik Winanti, PERLINDUNGAN HAK KOMPENSASI PHK DALAM PERBANDINGAN UU KETENAGAKERJAAN DAN UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuniati Yuniati, Wilma Silalahi, PEMBENTUKAN DANANTARA DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA: TINJAUAN TEORI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Balqis Sabilla, Aziza Zulpiasari, Billy Septrianda Putra, Desi Hafizah Sudirman, Iskandar, ANALISIS HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TPP ASN DAN DAMPAKNYA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lalu Muhammad Yusuf Arsyadi, Ulil Amra , Arfan Afriandi Akbar, Leo Dwi Cahyono, Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila, Moh. Syahrul Ramadhany, Moh. Wirdiansyah Rahmatullah, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.