JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI KEWENANGAN HAK UJI MATERI MAHKAMAH AGUNG
- Authors
-
-
Fitria Nur Azizah
Universitas PamulangAuthor -
Dian Eka Prastiwi,S.H.,M.H.
Author -
R. Mohamad Karunia Romadhoni
Author -
R. Ayu Bakhita Moren Azhaara
Author
-
- Keywords:
- Income Tax Article 21, Average Effective Rate, THR, Judicial Review
- Abstract
-
The Minister of Finance Regulation Number 58 of 2023 on Income Tax Article 21 deductions aims to simplify income tax calculation and administration through the application of the Average Effective Rate (TER). However, its implementation has sparked public debate, especially regarding the taxation of religious holiday allowances (THR) and bonuses, which impact employee take-home pay in December. This study aims to analyze the impact of the regulation on individual taxpayers and evaluate the urgency of submitting a judicial review to the Supreme Court through material review authority. A descriptive qualitative approach is employed using library research and normative juridical analysis of tax regulations and legal literature. The findings indicate that while the TER system simplifies tax administration, applying it to non-regular income such as THR may impose a heavier burden on employees. Thus, policy evaluation is necessary to ensure fairness and legal protection for taxpayers through available judicial mechanisms.
- Downloads
- Published
- 2025-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Chelsea Kairadinda Adam, Irwan Triadi, DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sintia Futri, Miftahul Jannah, Agustina Fransiska Marbun, Dian Purkan, Nur Ade Fahma, Rena Aprina, Nurul Mutiara Putri, Revia Gusnawati Bunda, TRADISI GOTONG ROYONG: PILAR SOSIAL BUDAYA NUSANTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cantika Zhahra Paramitha, Ahmad Faozan, HAK PATEN: PERLINDUNGAN, PROSES DAN TANTANGAN DALAM INOVASI TEKNOLOGI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Melfia Maharani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Firganefi, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adinda Shafa Almiqah, Aufa Ayudia Sabira, Deby Indriani, Wahyu Lestari, Intan Nuraisyah, Kirana Azzahra Ramadhani, MENANAM CINTA BUDAYA LEWAT RASA: SOSIALISASI BOLU KEMOJO DI PANTI ASUHAN PAJAR IMAN AZZAHRA PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, PERMASALAHAN IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTOPSI FORENSIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ALTERNATIF SOLUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Serli Astuti, Mohamad Firdaus, ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, Anike Marandof, ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 63 TAHUN 2004 DI PT FREEPORT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bidadari Jelly Luciana, DAMPAK HUKUM PEMANFAATAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH NON-ANGGOTA TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN KOPERASI SAAT TERJADI GAGAL BAYAR DITINJAU BERDASARKAN UU KOPERASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.