DAMPAK HUKUM PEMANFAATAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH NON-ANGGOTA TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN KOPERASI SAAT TERJADI GAGAL BAYAR DITINJAU BERDASARKAN UU KOPERASI

Abstract

As the pillars of the national economy, cooperatives have become the embodiment of economic democracy in Indonesia. However, as a legal entity, cooperatives are also not free from the possibility of default, especially when withdrawals of member savings funds are carried out on a large scale (Rush). This study was conducted with the aim of allowing the author to examine how the utilization of cooperative savings and loan business units by non-members is reviewed under the Cooperative Law and how the default dispute resolution mechanism for cooperatives that run savings and loan business units for non-members based on the Cooperative Law can support the implementation of the principle of kinship in order to maintain the continuity of cooperative businesses. The research method used in this study is a normative juridical approach and is descriptive analytical based on literature studies and interviews with normative qualitative research data processing. Based on the results of this study, it has been found that the utilization of cooperative savings and loan business units by non-members is legal under Article 44B of the Cooperative Law. Then, the current default dispute resolution mechanism has supported the continuity of cooperative businesses.

Sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional, koperasi telah menjadi perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia. Namun, sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi juga tidak dapat lepas dari kemungkinan terjadinya gagal bayar, terutama saat penarikan dana simpanan anggota dilakukan secara besar-besaran (Rush). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat mengkaji bagaimana pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota ditinjau berdasarkan UU Koperasi dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar koperasi yang menjalankan unit usaha simpan pinjam untuk non-anggota berdasarkan UU Koperasi dapat mendukung implementasi asas kekeluargaan demi menjaga kelangsungan usaha koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yang dilakukan berdasarkan studi pustaka dan wawancara dengan pengolahan data penelitian secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, telah ditemukan bahwa pemanfaatan unit usaha simpan pinjam koperasi oleh non-anggota telah sah berdasarkan Pasal 44B UU Koperasi. Lalu, mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar saat ini telah mendukung kelangsungan usaha dari koperasi.