PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
- Authors
-
-
Ayu Indah Poncowati
Universitas PamulangAuthor -
Laura Ayu Azzahra
Universitas PamulangAuthor -
Putra Adhi Pratama
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Criminal Liability Cyberbullying, KUHP, UU ITE, Indonesian Positif Law
- Abstract
-
The development of information and communication technology has a very large influence on the dynamics of criminal acts in modern times, namely cyberbullying. Cyberbullying is a form of psychological or verbal violence carried out electronically through the media, including insults, defamation, or hate speech. This study aims to examine the form of criminal responsibility for perpetrators of cyberbullying in the perspective of positive Indonesian law, especially seen from the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). In its implementation, the method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The conclusion of the study focuses on the aggregation that although cyberbullying is not explicitly mentioned in the Criminal Code, the act can be qualified as a criminal act of defamation, insult, or unpleasant behavior. Currently, the ITE Law offers a stricter legal basis with articles on the content of insults or defamation in digital space. However, implementation in the field remains in contact with obstacles, such as proof of the perpetrator's identity, anonymous accounts, and interpretation of articles that are open to multiple interpretations. Therefore, there needs to be synchronization between the ITE Law and the Criminal Code as well as increasing the capacity of law enforcement officers to ensure legal certainty and protection of victims against cyberbullying.
- Downloads
- Published
- 2025-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Justika Hairani, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, Anis Widyawati, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU TERHADAP TINDAK PIDANA DOXXING ANTARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alin Juni Aminar, Atthaya Shaka Aisha P, Samantha Amerys Marsada D, Yunia Dian Pratiwi, MENELISIK CELAH HUKUM DALAM KASUS PENIPUAN APLIKASI DANA: ANTARA TANGGUNG JAWAB KONSUMEN, PENYEDIA LAYANAN, DAN APARAT PENEGAK HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marsya Putri Salsabila, PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN RASIONALITAS PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, Camelia Camelia, ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI PERSIDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Fibril Salsabila, Muhammad Nizar Awaluddin, Claudya Ayu Ananta, Rinda Nizwa Azzahra, Andri Permana Bangun, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, Taun Taun, PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, URGENSI REGULASI OTOPSI MEDIS SEBAGAI BUKTI HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM FORENSIK, ETIKA KEDOKTERAN, DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isnaini Widyastuti, JURISPRUDENCE CASE STUDY THAT GRANTED IWAN RUBIANTO'S REQUEST TO CHANGE HIS GENDER STATUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.