PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN RASIONALITAS PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI

Abstract

The Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) is a legislative initiative aimed at strengthening anti-corruption efforts in Indonesia. One of the main obstacles in recovering state losses resulting from corruption lies in the complexity of criminal proof and the sluggishness of legal proceedings. This article aims to examine the urgency of enacting the Asset Forfeiture Bill within the Indonesian legal system as a means to accelerate asset recovery without the necessity of a prior criminal conviction. Using a normative juridical approach, this study finds that the bill is essential to complement existing legal instruments and to create a deterrent effect for perpetrators of corruption. Furthermore, it aligns with international legal standards on asset recovery and offers solutions to counteract sophisticated money laundering practices. The enactment of this bill is crucial for establishing a legal system that is just, efficient, and aligned with public interest.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu upaya legislasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, hambatan utama dalam mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi terletak pada sulitnya pembuktian secara pidana serta lambannya proses hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia sebagai sarana untuk mengefektifkan proses pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terlebih dahulu. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa RUU tersebut sangat dibutuhkan guna melengkapi instrumen hukum yang ada dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, RUU ini sejalan dengan prinsip hukum internasional terkait asset recovery dan dapat mengatasi berbagai modus pencucian uang yang selama ini sulit ditindak. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi krusial demi terciptanya sistem hukum yang adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.