RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

This study examines the relevance of Islamic law within the framework of Indonesia's national legal system. As the country with the largest Muslim population, Indonesia formally accommodates Islamic law in various legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Sharia Banking Law. However, the integration of Islamic, customary, and state laws presents complex challenges. Using literature study and normative legal methods, this paper analyzes the conceptual, structural, and methodological barriers to harmonization and emphasizes the role of maqasid al-shariah in building a contextual and adaptive Islamic legal framework. The results show that strengthening moderate and inclusive Islamic law requires strategic steps including institutional reform, educational renewal, and stakeholder dialogue.

Kajian ini membahas relevansi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia secara formal mengakomodasi hukum Islam dalam berbagai produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, integrasi antara hukum Islam, adat, dan hukum negara menghadirkan tantangan kompleks. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menganalisis hambatan konseptual, struktural, dan metodologis dalam harmonisasi hukum, serta menekankan peran maqashid al-syari’ah dalam membangun kerangka hukum Islam yang kontekstual dan adaptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan hukum Islam yang moderat dan inklusif membutuhkan langkah strategis seperti reformasi kelembagaan, pembaruan pendidikan, dan dialog antar pemangku kepentingan.