RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- Authors
-
-
Rajwa Mutiara Fauziyyah Farni
Universitas PakuanAuthor -
Tanti Handayani
Universitas PakuanAuthor -
Verga Aziz
Universitas PakuanAuthor -
Nugroho Adie Prasetyo
Universitas PakuanAuthor -
Muhammad Yandi Ramadiansyah
Universitas PakuanAuthor
-
- Keywords:
- Islamic law, maqasid al-shariah, legal harmonization, Indonesian legal system, moderate Islam., Hukum Islam, Maqasid Al-shariah, Harmonisasi Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Islam Moderat.
- Abstract
-
This study examines the relevance of Islamic law within the framework of Indonesia's national legal system. As the country with the largest Muslim population, Indonesia formally accommodates Islamic law in various legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Sharia Banking Law. However, the integration of Islamic, customary, and state laws presents complex challenges. Using literature study and normative legal methods, this paper analyzes the conceptual, structural, and methodological barriers to harmonization and emphasizes the role of maqasid al-shariah in building a contextual and adaptive Islamic legal framework. The results show that strengthening moderate and inclusive Islamic law requires strategic steps including institutional reform, educational renewal, and stakeholder dialogue.
Kajian ini membahas relevansi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia secara formal mengakomodasi hukum Islam dalam berbagai produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, integrasi antara hukum Islam, adat, dan hukum negara menghadirkan tantangan kompleks. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menganalisis hambatan konseptual, struktural, dan metodologis dalam harmonisasi hukum, serta menekankan peran maqashid al-syari’ah dalam membangun kerangka hukum Islam yang kontekstual dan adaptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan hukum Islam yang moderat dan inklusif membutuhkan langkah strategis seperti reformasi kelembagaan, pembaruan pendidikan, dan dialog antar pemangku kepentingan.
- Downloads
- Published
- 2025-07-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifai Rifai, Suman Maruli Tua Manihuruk, Savana Maulia, Ahmad Zaini, Devianty Milania Tannavaro, Masayu Kyla Azaria, Cindy Maulitha, Pricila Intan Purnama, EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Junaedi Hasyim, Rahmatiah, Andi Muhammad Akmal, HUKUM ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI (IQTISHADIYYAH) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muh Rafli Akbar, Radini, KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN RUMAH TAHANAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, URGENSI REGULASI OTOPSI MEDIS SEBAGAI BUKTI HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM FORENSIK, ETIKA KEDOKTERAN, DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kent Edward Liem, ANALISIS MULTIDIMENSIONAL TERHADAP TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL : PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, DAN MANAJEMEN RESIKO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Ilham Kurniawan, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, Pipi Susanti, MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK KONSTITUSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yasin, Masrokhin Masrokhin, DENDA ADAT SETELAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cantika Zhahra Paramitha, Ahmad Faozan, HAK PATEN: PERLINDUNGAN, PROSES DAN TANTANGAN DALAM INOVASI TEKNOLOGI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Firmeinia Qoltiana, Rahmatul Hidayati, REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.