IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANNG CIPTA KERJA TERHADAP REGULASI PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Law Number 11 of 2020 on Job Creation represents a strategic step by the Indonesian government to streamline regulations and create a more conducive business environment, particularly for Micro and Small Enterprises (MSEs). One of the significant aspects undergoing substantial reform is the regulation of Limited Liability Companies (LLCs). Through the omnibus law approach, the Job Creation Law introduces various changes, such as allowing the establishment of single-member LLCs, eliminating the minimum capital requirement, and simplifying the incorporation process by removing the need for a notarial deed. This study aims to critically analyze the legal and practical implications of these changes on corporate governance and legal certainty in Indonesia. This research adopts a normative approach with qualitative analysis techniques through a literature review of relevant legislation and legal scholars' opinions. The findings indicate that although these changes provide significant administrative ease, several challenges must be addressed, such as weakened internal corporate oversight, uncertainty in creditor protection, and the risk of misuse of legal entity status due to limited verification mechanisms. Additionally, the shift from a collective to an individual establishment model alters the fundamental concept of capital partnership. Therefore, supportive measures are necessary, such as clear implementing regulations, increased legal literacy for business actors, and strengthened administrative oversight systems to ensure that the deregulation aligns with the principles of legal certainty and good corporate governance. In conclusion, the regulatory changes to LLCs under the Job Creation Law represent a progressive legal innovation, yet they require institutional reinforcement and balanced legal safeguards to ensure the sustainability of Indonesia's corporate legal system.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan signifikan adalah regulasi mengenai Perseroan Terbatas (PT). Melalui pendekatan omnibus law, UU Cipta Kerja menghadirkan berbagai pembaruan, seperti diperbolehkannya pendirian PT oleh satu orang, penghapusan ketentuan modal dasar minimum, serta penyederhanaan proses pendirian yang tidak lagi memerlukan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi yuridis dan praktis dari perubahan tersebut terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan teknik analisis kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini memberikan kemudahan administratif yang signifikan, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, seperti potensi melemahnya pengawasan internal perusahaan, ketidakpastian dalam perlindungan terhadap kreditor, serta risiko penyalahgunaan badan hukum akibat minimnya mekanisme verifikasi. Selain itu, perubahan prinsip pendirian PT yang semula bersifat kolektif menjadi individual dinilai menggeser esensi dasar dari konsep persekutuan modal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pendukung seperti penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan administratif agar implementasi deregulasi ini tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan good corporate governance. Kesimpulannya, perubahan regulasi PT dalam UU Cipta Kerja merupakan inovasi hukum yang progresif, namun tetap membutuhkan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum yang seimbang demi menjamin keberlanjutan sistem hukum korporasi di Indonesia.