KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA)
- Authors
-
-
Fikri Haikal
Universitas DjuandaAuthor -
Henny Nuraeny
Universitas DjuandaAuthor -
J. Jopie Gilalo
Universitas DjuandaAuthor
-
- Keywords:
- Kebijakan, Hukum, Narkotika, Anak, Policy, Law, Narcotics, Children
- Abstract
-
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan. Narkotika yang menjerat anak di bawah umur mendapat sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tapi dalam hal ini anak yang di bawah umur sesuai dengan KUHPidana mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Di mana anak di bawah umur mendapat keringanan hukuman untuk di kembalikan ke orang tuanya atau mendapat pelatihan kerja di pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap anak pengguna narkotika dikaji dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika serta penyebab anak menggunakan narkotika di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi melalui kepustakaan yang didukung dengan interview. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana seperti halnya tindak pidana narkotika, senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.
With the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it regulates legal sanctions, as well as things that are permitted. Narcotics that ensnare minors are subject to penalties as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. But in this case, minors in accordance with the Criminal Code receive legal protection in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Protection System. Where minors receive reduced sentences to be returned to their parents or receive job training in job training for 6 (six) months. The purpose of this study is to determine and analyze the legal policy towards child drug users as reviewed in Law Number 35 of 2009 concerning the eradication of narcotics crimes and the causes of children using narcotics in the jurisdiction of the Bogor City Police. The approach method used in this study is normative juridical, namely law is conceived as norms, rules, principles or dogmas. The approach method is carried out through literature studies supported by interviews. The results of the study show that efforts to overcome all forms of criminal acts such as narcotics crimes are always being pursued, the criminal law policies taken so far are none other than steps that are continuously explored and studied so that efforts to overcome these crimes are able to anticipate criminal acts that factually continue to increase.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-07-14
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reinaldi Hutabarat, Henny Nuraeny, MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANAPENIPUAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moch Refani Handoko, Henny Nuraeny, DISPARITAS KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR GEDE (MOGE) YANG MELINTAS JALAN BEBAS HAMBATAN ATAU JALAN TOL DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Richard Dufan Nurwantandayu, Henny Nuraeny, Nurwati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA KASAR (ABUSIVE LANGUAGE)DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Aldi Syulton Arrosyid, Ratna Endang Widuatie, Muhammad Boy Sahabillah, Hariz Alfarizi, ANALISIS HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM SEPAK BOLA : STUDI KASUS NENEK IVAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahiratun Nisa’ M.A, Rahmatul Hidayati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Fibril Salsabila, Muhammad Nizar Awaluddin, Claudya Ayu Ananta, Rinda Nizwa Azzahra, Andri Permana Bangun, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asha Ladesya Purnasya, Devina Alif Laela, Reza Prima Ramadan, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Franky Bangkit Sumardi, Selamat Rapama Sihombing, Junifer Dame Panjaitan, PENDEKATAN VICTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Gusma, Ratna Endang Widuatie, Raditya Halim Pratama, Fikri Habib Sadida, ANALISIS PELANGGARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR SISTEM SATU ARAH (SSA) DI SEPANJANG JALAN MASTRIP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.