UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
- Authors
-
-
Ketika Keliat’tan Shae Bias Cemerlang
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Rahmat Saputra
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Indra Lorenly Nainggolan
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor
-
- Keywords:
- Legal Protection, Domestic Violence, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Abstract
-
Domestic violence or KDRT is not something unfamiliar that we hear lately. Legally, KDRT is defined as any act against a person, especially women, that results in physical, sexual, psychological inequality or suffering and/or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Although a clear legal framework exists, the implementation and effectiveness of legal protection still face various challenges. Therefore, this study aims to analyze legal protection efforts for victims of physical violence in the household based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). The research method used is normative juridical, namely by reviewing laws and regulations, legal theory, and related literature to analyze the problem. Primary data was obtained from the PKDRT Law, while secondary data came from scientific journals, books, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the PKDRT Law has provided a comprehensive legal basis for victim protection, covering victims' rights, state obligations, and case handling procedures.
- Downloads
- Published
- 2025-07-16
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Helina, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI: TELAAH KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Arrohman, KEPAILITAN TRANSNASIONAL: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ERA GLOBALISASI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lazarus Katy Kole, PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gopin Pamungkas, Sela Monika, Devina Qhosani, Ema Septaria, M Ilham Adepio, PERLINDUNGAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM LAUT NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syahdam Rumatiga, Tomy Michael, URGENSI HAK PILIH DALAM KONTEKS ORANG DENGAN KETERBELAKANGAN MENTAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eka Cahya Diva Arta Mevia, Oktavia Trisna Fernanda, Ratna Malika Putri, Adilah Dian Isnaeni, Pinkan Ayu Candawati, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Maulana Akbar, Endeh Suhartini, Nurwati Nurwati, ANALISIS HUKUM ASSESMEN TINGKAT RESIKO PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Decia Rahmadini Prawira, MEDIASI DALAM PERSPEKTIF ISLAH: UPAYA PREVENTIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fitria Nur Azizah, Dian Eka Prastiwi,S.H.,M.H., R. Mohamad Karunia Romadhoni, R. Ayu Bakhita Moren Azhaara, JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI KEWENANGAN HAK UJI MATERI MAHKAMAH AGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.