IMPLEMENTASI DOKTRIN STATE IMMUNITY DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ICSID: ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN INTERPRETASI ‘CLEAR AND UNEQUIVOCAL WAIVER’ DI AUSTRALIA, KANADA, DAN HONG KONG
- Authors
-
-
Raditya Nursyam
Universitas IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- State Immunity, Arbitrase ICSID, Waiver of Immunity, State-Owned Enterprises, Hukum Investasi Internasional
- Abstract
-
Pelaksanaan putusan arbitrase ICSID menghadapi kompleksitas hukum ketika bersinggungan dengan doktrin state immunity, khususnya dalam interpretasi konsep ‘waiver of immunity’ dan penerapan ‘control test’ terhadap state-owned enterprises. Penelitian ini menganalisis secara komparatif tiga kasus landmark: Kingdom of Spain v Infrastructure Services Luxembourg (Australia), CC Devas v Republic of India (Kanada), dan FG Hemisphere v Democratic Republic of Congo (Hong Kong). Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ketiga yurisdiksi sama-sama mengakui prinsip restrictive immunity, terdapat variasi signifikan dalam interpretasi ‘clear and unequivocal waiver’ yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase. Australia dan Kanada menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan implied waiver melalui submission to arbitration, sementara Hong Kong masih mempertahankan standar yang lebih ketat. Dalam konteks state-owned enterprises, penggunaan ‘control test’ menunjukkan perbedaan fundamental dalam menentukan extent of immunity, dengan implikasi praktis yang berbeda bagi investor internasional.
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-05-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nuraisyah Putri, Dwi Putri Lestarika, Wefy Efricha Sary, EKSISTENSI YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENINDAK KEJAHATAN TERORISME DI RANAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Ashilah Danty Dhanara, Wendy Budiarti Rahkmi, KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Daniella Sitanggang, Divany Harbina Emzilena Kaban, PERAN ICRC SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila, Moh. Syahrul Ramadhany, Moh. Wirdiansyah Rahmatullah, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Galuh Abdul Syahadat, OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Al Ghiffary, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.