PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM
- Authors
-
-
Asmariah Asmariah
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan, Hukuman Mati dan Perampasan Asset, Perfektif HAM
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, moralitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah memberikan opsi hukuman maksimal, termasuk pidana mati dan perampasan aset. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperbolehkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Namun, dalam praktiknya, hukuman ini jarang diterapkan karena pertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta HAM, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor serta diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan dasar normatif untuk penyitaan dan pengembalian aset negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata ditentukan oleh kerasnya sanksi, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan hukum tersebut mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, dan kesesuaian dengan HAM, perampasan aset dinilai lebih implementatif dan proporsional dibandingkan dengan hukuman mati, yang meskipun mencerminkan ketegasan, namun menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum perlu menekankan pada strategi yang mengintegrasikan ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-07-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alifah Tu Zahra Baraqbah, Nur Aulia Rahman, Irma Fitriani, Suryaningsi Suryaningsi, MARAKNYA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN INDONESIA SAAT INI PADA APLIKASI X, FACEBOOK, DAN INSTAGRAM SEBAGAI TANTANGAN DEMOKRASI: REFLEKSI URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI TOLERANSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mahfudzotul Ilmiyah, Naila Shofi, HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alya Rahmadella, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha, M. Yamani, Desi Hafizah, KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN POLA RUANG DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Titik Puspitasari, PERAN PELATIH DALAM MEMBENTUK KARAKTER DISIPLIN, CINTA TANAH AIR, SPORTIVITAS, DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT MERPATI PUTIH DI SMAN 1 WATES KABUPATEN KEDIRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aliya Lathifa Restu, Berliana Styoko Hayya, Dini Dwiandi, ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG DENZA ANTARA PT WORCAS DAN BYD DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Siti Rahima Zahra, Atika Puspita Marzaman, DAMPAK PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK TIGRAY DI ETHIOPIA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL AFRIKA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Fibril Salsabila, Muhammad Nizar Awaluddin, Claudya Ayu Ananta, Rinda Nizwa Azzahra, Andri Permana Bangun, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mutiara Maharani, Martinus Alexander Simanjuntak, Maulana Jordan Alfadhil, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA; DAMPAK TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Nabil Hasan, URGENSI LEGALITAS USAHA DALAM MENINGKATKAN KEBERLANGSUNGAN DAN DAYA SAING INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.