PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM
- Authors
-
-
Asmariah Asmariah
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan, Hukuman Mati dan Perampasan Asset, Perfektif HAM
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, moralitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi telah memberikan opsi hukuman maksimal, termasuk pidana mati dan perampasan aset. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperbolehkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional. Namun, dalam praktiknya, hukuman ini jarang diterapkan karena pertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR. Sebaliknya, pendekatan pemiskinan melalui perampasan aset dinilai lebih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta HAM, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Perampasan aset diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor serta diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memberikan dasar normatif untuk penyitaan dan pengembalian aset negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata ditentukan oleh kerasnya sanksi, melainkan juga oleh sejauh mana tindakan hukum tersebut mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, dan kesesuaian dengan HAM, perampasan aset dinilai lebih implementatif dan proporsional dibandingkan dengan hukuman mati, yang meskipun mencerminkan ketegasan, namun menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum perlu menekankan pada strategi yang mengintegrasikan ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia
- Author Biography
- Downloads
- Published
- 2025-07-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Belinda Cahya Dewi Utami, CYBERBULLYING DAN KEAMANAN SOSIAL: STUDI KASUS KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Aulya Nafizha, Fathiyah Salsabila Azzahrah, Luthfi Lailatuz Zahroh, Suryaningsi Suryaningsi, ISU KEKERASAN BERBASIS GENDER DI ERA DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN DI LINGKUNGAN KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reva Fitri Ramadani, Irwan Triadi, STUDI INTERDISIPLINER DISERSI DI LINGKUNGAN MILITER DARI ASPEK PSIKOLOGI SOSIAL DAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuandra Dipati Rahman, IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yashinta Nurul Imani, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM:STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Frisal Rahman, TRANSFORMASI DIGITAL DAN INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PASAR TENAGA KERJA: IMPLIKASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putu Caesar Waradana, Kadek Dimas Pramudya, Riska, DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT ANTAM TBK PADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfa Immanuel Sede Alfa Immanuel Sede, Dr. Irwan Triadi, SH . MH, Dr. Irwan Triadi, SH . MH, Dr. Irwan Triadi, SH . MH, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer: Peluang dan Kendala , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afny Azzahra Siagian, Zahra Utami Aprilia, Muhammad Faiz Ridho, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Febriana Wulandari, Dwi Marcheila, Shabriyyah Calista Maharani, PERSPEKTIF AKADEMISI : PENTINGNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MENGATASI KORUPSI DANA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.