PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
- Authors
-
-
Anneke Mawlidya
Universitas Bung Karno, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE, digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law
- Abstract
-
Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.
The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-08-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Julius Siahaan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anthony Lak, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON PASPOR ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Gilang Rifai, Romi Faslah, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM: ANALISIS TEORETIS DAN STUDI KASUS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Sulton, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tony Gebryel Vernando Sianturi, Toman SonyTambunan, HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohammad Hayqal Rafi Khamid, Sang Ayu Putu Rahayu, PERAN INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN DAN HUKUM DALAM MENDORONG INVESTASI LANGSUNG PADA ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maria Nursiana Lalian, Elsiana Boe Dao, RATIO DECI DENDI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI WHATSAPP DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Divina Blessanta, Rizal Dwi Martin, Ragil Urip Raharjo, Candra Adi Prasetya, Alissa Ayu Zhalfa Zein, Muchammad Alwin Habiebie, ANALISIS TINDAKAN KRIMINALITAS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Azzahra Nur Safana, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Edy Sujatmiko, Teguh Waluyo, Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.