PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
- Authors
-
-
Anneke Mawlidya
Universitas Bung Karno, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE, digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law
- Abstract
-
Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.
The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-08-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Edy Sujatmiko, Teguh Waluyo, Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, Taun Taun, PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alicia Syahla Dewi Wibowo, Alya Najwa Zulfa, Raden Roro Kamilia Hana Putri, Agnesya Putri Siahaan, Syafira Ramadhanti, Irwan Triadi, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faradhillah Anjani Safitri, Gabriella Liffymeis Yofa Yosevita, Haidar Veron, KETIKA PENGADIL MENJADI TERSANGKA: ANALISA KRITIS ATAS SUAP HAKIM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI TRILIUNAN RUPIAH PT WILMAR GROUP DKK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Cantika Khoerunnisa Alrasyid, ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fanny Ainisyah Ath-thariq , Fina Oktafiani, Janet Sabrina Heriyanto , PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, KENDALA PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PADA KASUS PEMBUNUHAN DENGAN ZAT BERBAHAYA: STUDI KASUS SIANIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cantika Zhahra Paramitha, Ahmad Faozan, HAK PATEN: PERLINDUNGAN, PROSES DAN TANTANGAN DALAM INOVASI TEKNOLOGI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Harelia Dinia Franza, PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Imel Sesa Erlyawati, Yusuf Saefudin, TANTANGAN KRIMINOLOGI DI ERA TEKNOLOGI MENGENAI CYBERSTALKING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.