PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
- Authors
-
-
Anneke Mawlidya
Universitas Bung Karno, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE, digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law
- Abstract
-
Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.
The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-08-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anneke Mawlidya, PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Doni Octavianus, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI ERA DIGITALISASI PASAR MODAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Desy Natalia, Farsya Dalila Alamsyah, Stefie Yuliandra, Febrina Dwi Pramesti, Mohamad Rifqi Rizqathallah, TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rahmawati Towoliu, Elieser Irianta Ginting, Amos Arakian, Amir Minabari, PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isma Nazwa Firmansyah, ANALISIS FORENSIK PROSEDUR AUTOPSI PADA KASUS KERACUNAN: STUDI REFLEKTIF MENELAAH DARI KASUS KOPI SIANIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, URGENSI REGULASI OTOPSI MEDIS SEBAGAI BUKTI HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM FORENSIK, ETIKA KEDOKTERAN, DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Aulya Nafizha, Fathiyah Salsabila Azzahrah, Luthfi Lailatuz Zahroh, Suryaningsi Suryaningsi, ISU KEKERASAN BERBASIS GENDER DI ERA DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN DI LINGKUNGAN KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nur Ila Sriyatin, Pramukhtiko Suryo Kencono, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN AKUN FUFUFAFA PADA PLATFORM KASKUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Justika Hairani, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, Anis Widyawati, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU TERHADAP TINDAK PIDANA DOXXING ANTARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amalia Fakhrana Suhandy, Dhiya Ulhaq, Dayandra Suspita Putri, Eva Savariah, ikhwan Aulia Fatahillah, HAK CIPTA DI LAYAR GELAP: TINJAUAN HUKUM ATAS AKSES ILEGAL FILM MELALUI SITUS STREAMING BAJAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.