PROSEDUR DAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Azahra Widiadhari Yondri
Universitas BengkuluAuthor -
Keysa Ananta Aulia
Universitas BengkuluAuthor -
Levia Rosiyana
Universitas BengkuluAuthor -
Fourika Gamelia Lubis
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mahkamah Konstitusi, Standar Pembuktian, Sengketa Pemilu, Bukti Elektronik, Hukum Acara
- Abstract
-
Artikel ini mengulas secara mendalam konsep dan penerapan standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur terkini dan beragam sumber dari berbagai penerbit dan jurnal selama delapan tahun terakhir, artikel ini mengupas latar belakang hukum, masalah yang muncul dalam praktik pembuktian, serta dampak penerapan standar tersebut terhadap keadilan dan legitimasi proses pemilu. Pembahasan disertai dengan analisis kasus yang menunjukkan bagaimana MK membentuk aturan tak tertulis dalam pembuktian serta mempertimbangkan bukti elektronik di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan-putusan MK, wawancara dengan praktisi hukum, serta dokumentasi proses persidangan. Studi literatur digunakan untuk memahami landasan teoritis standar pembuktian dan perkembangannya dalam konteks hukum pemilu. Analisis terhadap sejumlah putusan MK dilakukan untuk mengidentifikasi pola penerapan standar pembuktian, termasuk penerimaan terhadap bukti elektronik. Wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum memberikan perspektif empiris atas praktik pembuktian di persidangan MK, sedangkan dokumentasi dan observasi terhadap proses pembuktian memberikan gambaran praktis tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran standar pembuktian dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia.
- References
-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Siahaan, R. (2019). Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Prasetyo, A. (2021). Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
Rahardjo, S. (2018). Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu. Bandung: Penerbit Alumni.
Hidayat, R. (2022). Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu. Jakarta: Penerbit Kompas.
Setiawan, B. (2020). Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian. Surabaya: Penerbit Airlangga.
Nasution, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian di Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.
Lestari, D. (2021). Transparansi dalam Proses Pemilu. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Santoso, E. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu. Semarang: Penerbit Diponegoro.
Wibowo, J. (2018). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
Kurniawan, F. (2022). Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Prabowo, H. (2021). Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Salemba.
Jurnal
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Standar Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 2.
Jurnal Konstitusi. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemilu". Vol. 16, No. 1.
Jurnal Ilmu Hukum. (2021). "Bukti Elektronik dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 12, No. 3.
Jurnal Politik dan Hukum. (2022). "Keadilan dalam Proses Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 8, No. 4.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2018). "Tantangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. (2021). "Analisis Pembuktian dalam Kasus Pemilu". Vol. 9, No. 2.
Jurnal Administrasi Publik. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu". Vol. 14, No. 3.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum". Vol. 11, No. 2.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi. (2022). "Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 7, No. 1.
Jurnal Hukum dan Teknologi. (2021). "Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian". Vol. 5, No. 3.
Jurnal Hukum dan Peradilan. (2020). "Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 13, No. 4.
Jurnal Hukum dan Reformasi. (2018). "Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia". Vol. 6, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan. (2021). "Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 10, No. 2.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2019). "Proses Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 2.
Jurnal Hukum dan Politik. (2022). "Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu". Vol. 8, No. 3.
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 1.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Transparansi dalam Proses Pemilu". Vol. 11, No. 1.
- Downloads
- Published
- 2025-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Arjuna Rinaldi, Sudiman Sihotang, R. Djuniarsono, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DENGAN BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK PAKAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reza Fatika Yuniar, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurafni Muslaen Pawelangi, Nurfadilla Nurfadilla, Nurul Febriyanti, TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN: DINAMIKA DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Windya Dimas Jaya Pramudita, IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Poundra Chairomi Efendi, Nur Aziizatul Qomariyyah, Siti Aisyah Annuravega, POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UU PENODAAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Varrel Tsamratul Khalbi, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica , KAJIAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syalwa Aprilia, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, Tri Utari, GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahwa Zahira Nasuha, Enjum Jumhana, Aisyah Nur Salsabila, Mutiatur Rizkiah, Nurhafiz Hidayat, TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.