PROSEDUR DAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Azahra Widiadhari Yondri
Universitas BengkuluAuthor -
Keysa Ananta Aulia
Universitas BengkuluAuthor -
Levia Rosiyana
Universitas BengkuluAuthor -
Fourika Gamelia Lubis
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mahkamah Konstitusi, Standar Pembuktian, Sengketa Pemilu, Bukti Elektronik, Hukum Acara
- Abstract
-
Artikel ini mengulas secara mendalam konsep dan penerapan standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur terkini dan beragam sumber dari berbagai penerbit dan jurnal selama delapan tahun terakhir, artikel ini mengupas latar belakang hukum, masalah yang muncul dalam praktik pembuktian, serta dampak penerapan standar tersebut terhadap keadilan dan legitimasi proses pemilu. Pembahasan disertai dengan analisis kasus yang menunjukkan bagaimana MK membentuk aturan tak tertulis dalam pembuktian serta mempertimbangkan bukti elektronik di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan-putusan MK, wawancara dengan praktisi hukum, serta dokumentasi proses persidangan. Studi literatur digunakan untuk memahami landasan teoritis standar pembuktian dan perkembangannya dalam konteks hukum pemilu. Analisis terhadap sejumlah putusan MK dilakukan untuk mengidentifikasi pola penerapan standar pembuktian, termasuk penerimaan terhadap bukti elektronik. Wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum memberikan perspektif empiris atas praktik pembuktian di persidangan MK, sedangkan dokumentasi dan observasi terhadap proses pembuktian memberikan gambaran praktis tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran standar pembuktian dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia.
- References
-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Siahaan, R. (2019). Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Prasetyo, A. (2021). Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
Rahardjo, S. (2018). Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu. Bandung: Penerbit Alumni.
Hidayat, R. (2022). Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu. Jakarta: Penerbit Kompas.
Setiawan, B. (2020). Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian. Surabaya: Penerbit Airlangga.
Nasution, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian di Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.
Lestari, D. (2021). Transparansi dalam Proses Pemilu. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Santoso, E. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu. Semarang: Penerbit Diponegoro.
Wibowo, J. (2018). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
Kurniawan, F. (2022). Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Prabowo, H. (2021). Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Salemba.
Jurnal
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Standar Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 2.
Jurnal Konstitusi. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemilu". Vol. 16, No. 1.
Jurnal Ilmu Hukum. (2021). "Bukti Elektronik dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 12, No. 3.
Jurnal Politik dan Hukum. (2022). "Keadilan dalam Proses Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 8, No. 4.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2018). "Tantangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. (2021). "Analisis Pembuktian dalam Kasus Pemilu". Vol. 9, No. 2.
Jurnal Administrasi Publik. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu". Vol. 14, No. 3.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum". Vol. 11, No. 2.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi. (2022). "Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 7, No. 1.
Jurnal Hukum dan Teknologi. (2021). "Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian". Vol. 5, No. 3.
Jurnal Hukum dan Peradilan. (2020). "Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 13, No. 4.
Jurnal Hukum dan Reformasi. (2018). "Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia". Vol. 6, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan. (2021). "Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 10, No. 2.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2019). "Proses Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 2.
Jurnal Hukum dan Politik. (2022). "Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu". Vol. 8, No. 3.
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 1.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Transparansi dalam Proses Pemilu". Vol. 11, No. 1.
- Downloads
- Published
- 2025-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahwa Zahira Nasuha, Enjum Jumhana, Aisyah Nur Salsabila, Mutiatur Rizkiah, Nurhafiz Hidayat, TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Yasmeen Auliandini Arafah, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM PELANGGARAN BERAT HAM OLEH PRAJURIT MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nasywa Aura Shafwah, Azkia Mutia Rachma, Sifa Sulistia Dewi, Beby Hasna Rifdah, Enjum Jumhana, TINJAUAN HUKUM TERHADAP REGULASI EKSPOR-IMPOR MELALUI E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, Camelia Camelia, ANALISA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER FORENSIK DALAM KESALAHAN ATAU KELALAIAN PEMERIKSAAN MAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Decia Rahmadini Prawira, MEDIASI DALAM PERSPEKTIF ISLAH: UPAYA PREVENTIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahwa Rizkina Arabella, Tajul Arifin, PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2416 DAN PASAL 10 UUPA NO. 5 TAHUN 1960 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meisa Sobariah, Fradisa Prabu K, Intan Maulida, Kayla Namira R, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK OLEH PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ribka Yosepha Simanjuntak, Ade Marito Siregar, Oditya Simanullang, Toman Sony Tambunan, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Royan Miftahul Huda, Trubus Rahardiansah, KETIMPANGAN KEKUATAN ANTARA KONTRAKTOR DAN OWNERDALAM PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI BERDASARKAN ANALISIS SOSIO-LEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aurellia Wiliasella Firdausy, LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.