PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON PASPOR ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

• Anthony Lak

  Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

  Author

A child's right to identity and citizenship is a fundamental element of civil rights guaranteed by the constitution and laws. A passport, as an Indonesian Travel Document (DPRI), is a manifestation of this right, but the process of obtaining one for minors often faces complexity and challenges, especially in the context of protecting children from transnational crimes. This study aims to analyze the applicable legal protection framework, evaluate the implementation of services at the Class II TPI Tarakan Immigration Office, and identify the challenges and innovations that have been applied. Using a normative-empirical legal research method, data was collected from laws, regulations, journals, books, and news reports. The results show that the existing legal framework, which includes the Immigration Law and its implementing regulations, provides an adequate foundation for child protection. However, on-the-ground practices, such as those at the Class II TPI Tarakan Immigration Office, demonstrate the need for synergy between strict procedures and proactive, innovative services. The Tarakan Immigration Office has strived to overcome these challenges through various service innovations, such as Lapak Ikan and Paspor Merdeka, to improve public access to passport services. Nevertheless, there are still legal gaps and administrative challenges that need to be addressed.

Hak anak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan elemen fundamental dari hak sipil yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Paspor sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah manifestasi dari hak tersebut, namun proses pengurusannya bagi anak di bawah umur seringkali menghadapi kompleksitas dan tantangan, terutama dalam konteks perlindungan anak dari tindak kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan hukum yang berlaku, mengevaluasi implementasi pelayanannya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, serta mengidentifikasi tantangan dan inovasi yang telah diterapkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, data dihimpun dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan laporan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, yang mencakup Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya, telah memberikan landasan yang memadai untuk perlindungan anak. Namun, praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, menunjukkan perlunya sinergi antara prosedur yang ketat dengan pelayanan yang proaktif dan inovatif. Kantor Imigrasi Tarakan telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui berbagai inovasi layanan, seperti Lapak Ikan dan Paspor Merdeka, untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan paspor. Meskipun demikian, masih terdapat celah hukum dan tantangan administrasi yang perlu diatasi.

Bappenas. (2022). Buku Saku Sistem Perlindungan Anak. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Ghazy, M. A., & Ashari, S. N. P. (2021). Perspektif Hukum Keimigrasian Terhadap Anak Temuan yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Indonesia. Journal of Law and Border Protection, 3(2).

Halim Prayoga, L., Susanti, S. A., Rijal, S., & Njoto, H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri). Jurnal Transparansi Hukum, 4(2).

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1184.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 361.

Marbun, S. F. (2013). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA II. FH UII Press, Yogyakarta.

Mursyidin AR, dkk. (2023). Hukum Tata Negara. Haura Utama.

Purwastuti, G. A. D., Cikusin, Y., & Hayat. (2020). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governance. Jurnal Respon Publik, 14(1).

Ridwan, J. (2012). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK. Gava Media.

Setiowati, L. (2016). Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian Dalam Pembuatan Paspor Perspektif Good Governance. (Tesis). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tim Politika. (2019). Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak - Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia.

• pdf