PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN

• Aria Saputra

  UPN Veteran Jakarta

  Author

• Aurel Meidina Zammara

  UPN Veteran Jakarta

  Author

• Farrel Rajendra Suprobo

  UPN Veteran Jakarta

  Author

• Ronaldindo Rifky Trihandoko

  UPN Veteran Jakarta

  Author

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama ketika terjadi kasus malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons kasus malpraktik, dengan menyoroti tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, serta pelanggaran terhadap kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan membandingkan sistem penyelesaian sengketa medis di Indonesia dengan yang diterapkan di Singapura. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengaduan, kesulitan dalam proses pembuktian, dan terbatasnya akses ke keadilan bagi pasien. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih tertata dan efisien, Indonesia perlu melakukan pembenahan, terutama dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: Malpraktik Medis, Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Penyelesaian Sengketa, Hukum Kesehatan

Abstract

Legal protection of patient rights is an important part of the healthcare system, especially when cases of medical malpractice occur. This study aims to understand how the legal system in Indonesia responds to cases of malpractice, by highlighting civil and criminal legal responsibilities, as well as violations of the professional code of ethics. This study uses a normative legal approach through literature studies and compares the medical dispute resolution system in Indonesia with that implemented in Singapore. The findings show that although Indonesia has various related regulations, their implementation in the field still encounters various obstacles, such as a weak complaint system, difficulties in the evidence process, and limited access to justice for patients. When compared to Singapore which has a more organized and efficient medical dispute resolution system, Indonesia needs to make improvements, especially by strengthening the role of supervisory institutions and developing alternative dispute resolution outside the courts.

Keywords: Medical Malpractice, Legal Protection, Patient Rights, Dispute Resolution, Health Law

1. Aria Saputra, UPN Veteran Jakarta

   Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

2. Aurel Meidina Zammara, UPN Veteran Jakarta

   Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

3. Farrel Rajendra Suprobo, UPN Veteran Jakarta

   Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

4. Ronaldindo Rifky Trihandoko, UPN Veteran Jakarta

   Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

• pdf