PENYALAHGUNAAN DISKRESI ADMINISTRATIF DALAM PERIZINAN TAMBANG PASCA UU CIPTA KERJA : KONFLIK INVESTASI DAN KEADILAN LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Nisrina Baidha Nibras
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Muhammad Dimas Fawaz Ariiq
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Beni Binsardon Sianipar
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Sayla Halimatussadia’h
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- Diskresi Administratif, Izin Pertambangan, UU Cipta Kerja, Masyarakat Hukum Adat, Keadilan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan
- Abstract
-
Artikel ini membahas penyalahgunaan diskresi administratif dalam pemberian izin pertambangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara substansial mengalihkan fokus hukum administrasi dari prinsip kehati-hatian menjadi efisiensi dan percepatan investasi. Perubahan ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada pejabat administratif dalam membuat keputusan, tetapi tidak didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang cukup baik. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual yang bersifat yuridis serta didukung oleh studi kasus empirik, artikel ini menunjukkan bahwa kekuasaan diskresi sering kali disalahgunakan untuk menghindari prosedur substantif seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta konsultasi publik dan persetujuan masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan di Desa Wadas, Kutai Kartanegara, dan Boven Digoel menunjukkan adanya pola penyimpangan yang bersifat sistematik dan terorganisir. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi munculnya krisis kepercayaan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta pengabaian terhadap masyarakat hukum adat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa diskresi telah bergeser dari alat yang memberikan fleksibilitas hukum menjadi alasan administratif untuk mendukung kebijakan yang dipenuhi dengan konflik kepentingan. Oleh karena itu, artikel ini menyarankan pembentukan sistem evaluasi mandiri untuk penggunaan diskresi, peningkatan partisipasi masyarakat secara signifikan, serta penyelarasan regulasi antar sektor sehingga kewenangan administratif dapat diterapkan secara berimbang, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip keadilan ekologis serta pembangunan yang berkelanjutan.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sri Wulan Noorrahman, Muhammad Aini, HUBUNGAN HUKUM DENGAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dimas Ananda Saputro, Widhi Cahyo Nugroho, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGUBAHAN MUSIK MENJADI MUSIK REMIX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Ruth Destyaningrum, MENELISIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA HUKUM PERJANJIAN KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Sepihak 350 Karyawan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Farrel Farandy, Wafiy Ahmad Ardhika, Muhammad Dyo Febriza, Thondi Akbar Parlindungan Lubis, Rizki Rivandi Abdul, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS KEKERASAN YANG MELIBATKAN APARAT TNI DI DELI SERDANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mochamad Iqbal Risyadi, Danny Permana Kusuma, Pratama Setiaputera Adhidarma, Zaim Sya’ban Syauqi Az-Zikra, Dwi Desi Yayi Tarina, DALUWARSA DAN RECHTSVEREWERKING DALAM SENGKETA TANAH: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASAR NO. 49/PDT/2019/PT.MKS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfindo Andry Saputra, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rabiatul Adawiyah, Nurul Faizah, Vidia Annisa, Saudah Saudah, PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Della Eka Ayu Puspitasari, Dimas Pramodya Dwipayana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.