Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia

Abstract

Dalam konteks kebijakan fiskal, kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan bagian esensial dari fungsi alokasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan sumber daya secara efisien serta menyediakan barang dan jasa demi kepentingan publik. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pemerintah mengalokasikan dana untuk pengadaan barang atau jasa, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan keuangan pemerintah pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui peningkatan permintaan agregat, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pengadaan publik juga memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan yang merata di berbagai daerah. Meski demikian, sejumlah tantangan seperti kelemahan kelembagaan, ketidakpastian regulasi, serta praktik birokrasi yang belum efisien masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi alokasi tersebut. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pengadaan serta perbaikan dalam tata kelola sangat diperlukan guna mengoptimalkan peran strategis pengadaan publik sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.