ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER

Abstract

Studi ini meneliti implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Fakultas Teknik, Universitas Jember, melalui sudut pandang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang Indonesia No. 8/2016 tentang Disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan terstruktur (diadaptasi dari Daftar Periksa ADA untuk Fasilitas yang Ada) dan analisis kebijakan kelembagaan. Temuan mengungkapkan kepatuhan parsial terhadap mandat hukum: sementara fitur aksesibilitas dasar seperti jalur kursi roda ada di gedung 4/7, kesenjangan kritis tetap ada, termasuk lift yang dilengkapi 0% Braille, tidak ada jalur taktil, dan tidak ada kurikulum inklusif disabilitas yang terstandarisasi. Tantangan kelembagaan termasuk pelatihan dosen yang jarang (setiap 3 tahun) dan alokasi anggaran aksesibilitas yang rendah, melanggar CRPD Pasal 24 dan Peraturan Menteri No. 46/2017. Studi ini mengidentifikasi hambatan sistemik yang berakar pada pendekatan model medis terhadap disabilitas, mengabaikan kewajiban negara untuk memastikan desain universal di bawah kerangka hak asasi manusia. Rekomendasi memprioritaskan reformasi kebijakan transformatif, termasuk melipatgandakan anggaran aksesibilitas, mengadopsi SOP yang inklusif terhadap disabilitas, dan pelatihan kepekaan tahunan wajib bagi staf. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang pendidikan teknis yang inklusif, menyoroti kesenjangan antara komitmen hukum Indonesia dan implementasi akar rumput di fakultas teknik.

This study examines the implementation of educational rights for persons with disabilities at the Faculty of Engineering, University of Jember, through the lens of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Indonesia’s Law No. 8/2016 on Disability. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through structured field observations (adapted from the ADA Checklist for Existing Facilities) and analysis of institutional policies. Findings reveal partial compliance with legal mandates: while basic accessibility features like wheelchair ramps exist in 4/7 buildings, critical gaps persist, including 0% Braille-equipped elevators, no tactile pathways, and no standardized disability-inclusive curricula. Institutional challenges include infrequent lecturer training (once every 3 years) and low accessibility budget allocation, contravening CRPD Article 24 and Ministerial Regulation No. 46/2017. The study identifies systemic barriers rooted in a medical-model approach to disability, neglecting the state’s obligation to ensure universal design under the human rights framework. Recommendations prioritize transformative policy reforms, including tripling accessibility budgets, adopting disability-inclusive SOPs, and mandatory annual sensitivity training for staff. These findings contribute to global discourse on inclusive technical education, highlighting disparities between Indonesia’s legal commitments and grassroots implementation in engineering faculties.