ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA PASIR PUTIH KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKAL PINANG)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang penting dalam mendorong pembangunan suatu daerah, serta menjadi sarana strategis dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen melalui analisis terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024 dan wawancara tidak langsung sebagai bentuk penguatan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Desa Pasir Putih masih terbatas pada penyampaian informasi formal dan belum memanfaatkan media yang efektif. Akuntabilitas telah diupayakan melalui penyusunan laporan keuangan dan kegiatan, namun terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa masih bersifat formalitas dan belum benar-benar melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, inovasi komunikasi publik, dan penguatan forum partisipatif yang lebih inklusif dan efektif
Kata Kunci: Dana Desa, Good Governance,Bukit Intan
Abstract
Village fund management is an important thing in encouraging regional development, as well as being a strategic means in realizing the principles of good governance that are transparent in transparency, accountability, and community participation. This study aims to apply how the principles of good governance in the management of village funds in Pasir Putih Village, Bukit Intan District, Pangkalpinang City. The research method used is descriptive qualitative with a document study approach through analysis of the 2024 Bukit Intan District Work Plan and indirect interviews as a form of strengthening field data. The results of the study show that the application of the principle of transparency in Pasir Putih Village is still limited to the delivery of formal information and has not utilized effective media. Accountability has been attempted through the preparation of financial and activity reports, but is constrained by the low capacity of human resources. Meanwhile, community participation in the village development planning forum is still a formality and has not been truly involved in community decision-making. This study concludes that the management of village funds does not fully reflect good village governance. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the apparatus, public communication innovation, and strengthen more inclusive and effective participatory forums
Keywords: Village Fund, Good Governance, Bukit Intan
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Antonious. (2022). Pelayanan publik dan E-government : Sebuah teori dan konsep. Amy Y.S. Rahayu.
Apriyani, N., Wahyu, F. P., & Dewi, R. K. (2022). Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui mal pelayanan publik di kabupaten pandeglang. 20(3), 1–16.
Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. Journal of Administration and International Development, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. UGM Press.
Hildawati. (2024). Sistem Administrasi Negara : Teori dan Praktik. PT. Green Pustaka Indonesia.
Hutagalung, G. S. (2021). Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp). Jurnal JURISTIC, 2(01), 99. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2141
Khaerunnisa, M. (2022). Perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah. http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ykd63
Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 5(1), 48–76. https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285
Maharani, H. dan M. U. (2022). Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web. Jurnal Informasi Dan Teknologi.
Mariyam, yurike S. (2024). E-government dalam Pelayanan Publik. Cv Azka Pustaka.
Nugraha, J. T. (2021). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 43–52.
Nurhidayati. (2019). E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Di Kabupaten Gresik). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4.
Nurisna, & Sahade. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 7(1), 42–52.
Otong & Dini. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. Ilmu Administrasi Negara, 145–152.
Paselle, E., Indarto, K., & Rande, S. (2025). Digital Governance in Public Administration : Enhancing Transparency Through. The Journal of Academic Science, 2(2), 539–546.
Pratama, E. R. (2023). Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerahdan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan. 2(1), 10–24.
Putra, T. M. (2019). Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Putri, E. P. (2022). Implementasi Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan. 2(3), 216–228.
Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(1), 127. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294
Syofyan, E. (2021). Good Corporate Governance (GCG). UNISMA Press.
Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2021). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 50. https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924
Widodo, E., & Malang, U. M. (2020). Inovasi mal pelayanan publik kota probolinggo dalam meningktakan efektifitas pelayanan publik. 548–568.
Yudiatmaja, W. E. K. O. (2020). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ilmu Administrasi Negara, 89–100.
Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta, 5(1), 65–84. https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419