PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT:STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA LEBUNG LAWE, KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang bertujuan demi memperkokoh kemampuan kelompok yang rentan dalam masyarakat, khususnya individu yang menghadapi kemiskinan. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi masyarakat berdaya, memiliki pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, juga katalisator demi mendukung pengembangan kelompok tani. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan petani serta distribusi bantuan yang tidak merata masih menjadi hambatan signifikan. Infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya bimbingan teknis berkelanjutan juga menghambat efektivitas program pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan, pelatihan intensif bagi petani, dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan kelompok tani sawit dapat lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

This study aims to analyze the role of the village government in empowering oil palm farmer groups in Lebung Lawe Village, Buay Bahuga District, Way Kanan Regency, Lampung Province. Empowerment is defined as a process aimed at strengthening the power or capacity of marginalized groups in society, particularly individuals experiencing poverty. As a goal, empowerment refers to a state of society that is empowered, knowledgeable, and capable of meeting its own needs. The method used is a qualitative approach, with data collection through interviews, field observations, and document analysis. The results of the study indicate that the village government functions as a regulator, dynamist, facilitator, and catalyst in supporting the development of farmer groups. However, challenges such as a lack of coordination between the government and farmers, as well as uneven distribution of assistance, remain significant obstacles. Inadequate infrastructure and a lack of ongoing technical guidance also hinder the effectiveness of empowerment programs. This study recommends enhancing coordination among stakeholders, providing intensive training for farmers, and improving infrastructure to increase productivity and community welfare. With these measures, it is hoped that the empowerment of oil palm farmer groups can be more effective and contribute to sustainable economic development in the village.
Keywords: Farmer Groups, Empowerment, Village Government.