MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA
- Authors
-
-
Athaya Rahmawati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Venesia Anandita Mulya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Deklarasi Balfour, Konflik Israel-Palestina, Hukum Internasional
- Abstract
-
Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan pernyataan resmi pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks hukum internasional, khususnya karena tidak memperhatikan hak-hak penduduk asli Palestina dan bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dari Deklarasi Balfour dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti perjanjian internasional, namun memiliki pengaruh politis yang besar dalam pembentukan negara Israel. Implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina sangat signifikan karena menjadi salah satu akar historis sengketa wilayah dan klaim kedaulatan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap pendekatan hukum internasional dalam penyelesaian konflik serta perlunya upaya restoratif terhadap hak-hak rakyat Palestina.
- Downloads
- Published
- 2025-06-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Venesia Anandita Mulya, MENGGALI POTENSI PERJANJIAN PERDAGANGAN II-PTA INDONESIA - IRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Ruth Destyaningrum, MENELISIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA HUKUM PERJANJIAN KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Sepihak 350 Karyawan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ken Sofya Arini, Trubus Rahardiansyah, TANTANGAN SOSIAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reva Fitri Ramadani, Irwan Triadi, STUDI INTERDISIPLINER DISERSI DI LINGKUNGAN MILITER DARI ASPEK PSIKOLOGI SOSIAL DAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arjuna Rinaldi, Sudiman Sihotang, R. Djuniarsono, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DENGAN BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK PAKAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indra Pradita, Hendra Hadi Purna Irawan, Hasby Ash Shiddiqi, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM: MENGHADAPI TEKANAN POLITIK DAN KRISIS INTEGRITAS PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ayu Lestari, Bara Robinsa, Daan Damara Zulfa, Yebi Febri, Teresa Aulia Putri, ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsa Arsilia, Tajul Arifin, RELEVANSI PASAL 311 KUHP DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2766 TENTANG TUDUHAN ZINA TANPA BUKTI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.