MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA
- Authors
-
-
Athaya Rahmawati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Venesia Anandita Mulya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Deklarasi Balfour, Konflik Israel-Palestina, Hukum Internasional
- Abstract
-
Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan pernyataan resmi pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks hukum internasional, khususnya karena tidak memperhatikan hak-hak penduduk asli Palestina dan bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dari Deklarasi Balfour dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti perjanjian internasional, namun memiliki pengaruh politis yang besar dalam pembentukan negara Israel. Implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina sangat signifikan karena menjadi salah satu akar historis sengketa wilayah dan klaim kedaulatan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap pendekatan hukum internasional dalam penyelesaian konflik serta perlunya upaya restoratif terhadap hak-hak rakyat Palestina.
- Downloads
- Published
- 2025-06-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Venesia Anandita Mulya, MENGGALI POTENSI PERJANJIAN PERDAGANGAN II-PTA INDONESIA - IRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Ruth Destyaningrum, MENELISIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA HUKUM PERJANJIAN KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Sepihak 350 Karyawan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Abdurrahman, EVALUASI IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP KEWAJIBAN LINGKUNGAN DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gezika Amelia, Pentana Seniwati, Mutiara Deja Saputri, Erzavin Daveri, Desi Hafizah Sudirman, PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 (RTRW) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Richard Manuel Napitupulu, PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KETERBUKAAN INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfikri Mukmin Ramadhan, Fadil Ramadhan, Hilal Hamdi, NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER:DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Roihan Roihan, Riskadatul Maghfiroh, Ryan Dwi Safitri, PENGADILAN HAM DALAM PUSARAN KEPENTINGAN POLITIK: KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UU NO. 26 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfindo Andry Saputra, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chairunnisa Salsabila Putri, Chatrine Chatrine, INTERPRETASI KONVENSI 1891 DALAM SENGKETA PERBATASAN LAUT INDONESIA–MALAYSIA DI PULAU SEBATIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisrina Baidha Nibras, Muhammad Dimas Fawaz Ariiq, Beni Binsardon Sianipar, Sayla Halimatussadia’h, PENYALAHGUNAAN DISKRESI ADMINISTRATIF DALAM PERIZINAN TAMBANG PASCA UU CIPTA KERJA : KONFLIK INVESTASI DAN KEADILAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anita Firdausi, Fauzan Nur Abadi, Tiara Yogi Dwi Amelia, Triana, TINJAUAN ETIS DAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA KONTEN DEEPFAKE DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ismail Sulihin, Dwi Putri Septya Nur Fadillah, Suryaningsih, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.