EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Benedictus Avianto Pramana, ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA 'SHADOW INVESTMENT' DALAM SEKTOR TEKNOLOGI DIGITAL: TANTANGAN TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Avinda Putri Arisanti, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila, Titha Nazwa Adeliea, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Grace Avianti, PERAN MARKETPLACE DIGITAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM : HARMONISASI HUKUM UNCITRAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cantika Zhahra Paramitha, Ahmad Faozan, HAK PATEN: PERLINDUNGAN, PROSES DAN TANTANGAN DALAM INOVASI TEKNOLOGI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Diyah Khalida, Muhamad Adi Darmawan, Dimas Satriawan, Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H, M.H., PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, IMPLIKASI HUKUM BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENIPUAN ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hanna Reda Fairuz Salsabila, ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INFLUENCER DAN BRAND PADA PLATFORM DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kamandhaka Satrio Wibowo, Muhammad Tewa Zulghafir, UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI PT PERTAMINA (2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.