EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Brigita Sandyandika Warsokusumo, PELAKSANAAN PRINSIP UNA VIA DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN INVESTOR: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA DAN MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Senior Zalukhu, Alif Afrizal Shodiq, PERAN ADVOKAT DALAM PEDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE DI KANTOR LAW FIRM RAMOT BATUBARA, S.H. & ASSOCIATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Utami Aprilia, Dista Aulia Y, Adibio Ramadinov, Edra Satmaidi, Wulandari, ANALISIS PERAN HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anugra Agustian Ekaputra, Annisa Abdya Pramesti, Azella Trianjeli, Ruben Soaduon Sitompul, Pipi Susanti, PARADOKS KEDAULATAN MARITIM INDONESIA DI LAUT NATUNA: KRITIK TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DALAM MENGHADAPI EKSPANSIONISME REGIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Khumairoh, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Shelviana Putri Atmaja, Fadya Kumala Dewi, Farikha Sabilillah, Meyna Alisiya Putri, Fahmi Fairuzzaman, Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Morientes Sihaloho, Andika Syahputra, Fahri Indra Saputra, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Melati Kasmayadi, Radja Ghifari Dirgantara, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL:PERILAKU PEDAGANG SATE NAKAL BERBAHAN DASAR B2 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hikmah Nurhasanah, Kayus Kayowouan Lewoleba, PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KASUS ANITA KOLOPAKING TERHADAP INTEGRITAS HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gusti Ngurah Darmaputra, IMPLEMENTASI METODE CITIZEN LAWSUIT DI NEGARA COMMON LAW: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUN NEGARA AMERIKA iDALAM MENANGGULANGI ASPEK LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Michael Angel Runtulalo, Udin Silalahi, TINJAUAN HUKUM TERHADAP RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.