EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Al Ghiffary, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila, Moh. Syahrul Ramadhany, Moh. Wirdiansyah Rahmatullah, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gusti Ngurah Darmaputra, IMPLEMENTASI METODE CITIZEN LAWSUIT DI NEGARA COMMON LAW: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUN NEGARA AMERIKA iDALAM MENANGGULANGI ASPEK LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lalu Muhammad Yusuf Arsyadi, Ulil Amra , Arfan Afriandi Akbar, Leo Dwi Cahyono, Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Rozi Nur Cahyo, Danu Suryani, Hidayat Rumatiga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB DALAM PELAKSANAAN PENINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gunardi Lie, Deco Hosenio, PENGARUH HUKUM WTO TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Putri Adelita, Kayus Kayowuan Lewoleba, TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA JUAL BELI DI KUDUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mei Kurniawati, Adelia Putri Adisti, M. Fabio Rifky Esa. S, Syahrani Rohmawati, Ria Tri Vinata, MENGUBAH GUNUNG SAMPAH BANTAR GEBENG: TANTANGAN DAN SOLUSINYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.