EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sherly Ayuna Putri, Rai Mantili, Yoan Shevila Kristiyend , TRANSFORMASI PERADILAN MELALUI E-LITIGASI: MENAKAR EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Herliana Rahmawati, POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MERANGKAP JABATAN PPAT DILUAR WILAYAH JABATANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Michael Hansyah, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurafni Muslaen Pawelangi, Nurfadilla Nurfadilla, Nurul Febriyanti, TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN: DINAMIKA DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Rafhael Alfazri, UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN TIMAHILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ikma Mardayanti, Alfiyah Nur Anisah, Kusyati Simare Mare, MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI INDONESIA (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Febrica Stevanie, Weny Susanti, Sonnadia Salsabilla Putri, Aziz Umar Za, Iskandar, Sonia Ivana Barus, REFORMASI METODE SELEKSI TERBUKA DALAM PENGANGKATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA: IMPLEMENTASI PRINSIP MERIT SYSTEM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reza Ode Kirasa, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni, ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN NORMA BARU PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG - UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marissa Safira Dinanti, Atika Puspita Marzaman, DINAMIKA KEAMANAN PERBATASAN DI PULAU SEBATIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Julius Siahaan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.