Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika politik hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto dengan fokus pada ketegangan antara praktik demokrasi dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen kebijakan dan legislasi strategis, penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip demokrasi prosedural versus substantif, serta mengkritisi fenomena sentralisasi kekuasaan dalam kerangka hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun proses demokrasi formal tetap berjalan, terdapat kecenderungan pelemahan rule of law yang ditandai dengan pengurangan independensi lembaga pengawas dan politisasi legislasi. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi, mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan meningkatnya risiko otoritarianisme terselubung. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan demokrasi yang berkeadilan dan akuntabel di Indonesia. Rekomendasi strategis disampaikan untuk memperkuat mekanisme kontrol dan independensi lembaga negara demi menjaga keseimbangan kekuasaan.