PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL
- Authors
-
-
Naufal Qushoyyi
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sari
Universitas BengkuluAuthor -
Dwi Putri Lestari
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- hukum pidana transnasional, international conventions, international cooperation, kerja sama internasional, konvensi internasional, law enforcement, Palermo Convention, penegakan hukum, transnational criminal law
- Abstract
-
The enforcement of criminal law in transnational crimes presents complex challenges due to the cross-border nature of offenses that transcend national jurisdictions. International conventions serve as fundamental legal frameworks facilitating cooperation among states in the prevention, investigation, and prosecution of transnational crimes. This study aims to analyze the impact of international conventions on the effectiveness of transnational criminal law enforcement, focusing on the role of conventions such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention). The research highlights how these conventions strengthen international collaboration mechanisms, including extradition processes, mutual legal assistance, and jurisdictional coordination between countries. Findings indicate that international conventions not only harmonize legal standards and procedures across nations but also enhance the capacity of national law enforcement through legal harmonization and the principle of complementarity. Therefore, international conventions constitute a crucial foundation in overcoming legal and political obstacles in transnational criminal law enforcement while supporting human rights protection and global justice. This study employs a normative method with an analysis of international and national legal literature as the primary data source.
Penegakan hukum pidana yang melibatkan kejahatan lintas negara menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks, terutama karena sifat kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Konvensi internasional berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang memfasilitasi kerja sama antar negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konvensi internasional terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pidana transnasional, dengan fokus pada peran konvensi seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Palermo Convention). Studi ini menyoroti bagaimana konvensi tersebut memperkuat mekanisme kolaborasi internasional, termasuk proses ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan koordinasi yurisdiksi antarnegara. Temuan menunjukkan bahwa konvensi internasional tidak hanya menyatukan standar dan prosedur hukum di berbagai negara, tetapi juga meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum nasional melalui harmonisasi aturan dan prinsip komplementaritas. Oleh karena itu, konvensi internasional menjadi fondasi penting dalam mengatasi hambatan hukum dan politik dalam penegakan hukum pidana transnasional, sekaligus mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis literatur hukum internasional dan nasional sebagai sumber data utama.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reinaldi Hutabarat, Henny Nuraeny, MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANAPENIPUAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Roihan Roihan, Riskadatul Maghfiroh, Ryan Dwi Safitri, PENGADILAN HAM DALAM PUSARAN KEPENTINGAN POLITIK: KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UU NO. 26 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Divina Blessanta, Rizal Dwi Martin, Ragil Urip Raharjo, Candra Adi Prasetya, Alissa Ayu Zhalfa Zein, Muchammad Alwin Habiebie, ANALISIS TINDAKAN KRIMINALITAS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rahmawati Towoliu, Elieser Irianta Ginting, Amos Arakian, Amir Minabari, PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sinta Novita Sari, Patricia Adriani Rhenata Manik, I Wayan Bela Siki Layang, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ALAT BUKTI TERKAIT INFLUENCER YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE DI INSTAGRAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maria Nursiana Lalian, Elsiana Boe Dao, RATIO DECI DENDI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI WHATSAPP DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tony Gebryel Vernando Sianturi, Toman SonyTambunan, HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Harelia Dinia Franza, PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ina Nur Fadhilah, Biochandra Hutapea, Junifer Dame Panjaitan, PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tamara Labiba, Dede Agus , Jarkasi Anwar , ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI TAS MEREK YSL PALSU MELALUI E-COMMERCE INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.